Soal Keterlambatan Penyaluran Beasiswa, Begini Pembelaan Plt Sekda Bintuni

BINTUNI, PEDOMANMEDIA - Plt Sekda Teluk Bintuni Frans N menerima aksi unjuk rasa yang menuntut realisasi beasiswa untuk mahasiswa. Ia mengatakan bakal segera berkoordinasi ke bagian Kesra.

Frans Awak berjanji akan segera berkoordinasi dengan Bagian Kesra terkait keterlambatan penyaluran bantuan beasiswa bagi mahasiswa yang menempuh bangku kuliah di luar daerah seperti Manokwari, Jayapura dan Jokjakarta.

" Saya akan segera berkoordinasi dengan Kabag Kesra untuk mencari jalan agar beasiswa segera disalurkan," katanya.

Soal tuntutan para mahasiswa agar Kabag Kesra diganti, Sekda mengatakan bahwa harus mengikuti prosedur yang berlaku, apalagi saat ini bupati dan wakil bupati sedang berada di luar daerah.

“Pergantian jabatan ada prosesnya, harus tunggu bupati dan wakil bupati di lantik dahulu, setelah itu butuh waktu jeda kurang lebih 6 bulan barulah bupati bisa melakukan pergantian atau roling jabatan di suatu OPD,” tutupnya.

Kordinator aksi, Fiktor Ogoney mengaku pihaknya bahkan telah menyerahkan data mahasiswa penerima beasiswa sejak September tahun lalu ke bagian Kesra Setda Teluk Bintuni. Namun sampai saat ini belum ada realisasi beasiswa yang dimaksud.

Sementara itu, Kadin BPKAD Herman Kayame mengatakan bahwa salah satu kendala belum dilakukannya penyaluran beasiswa dikarenakan data mahasiswa yang telah dimasukkan ke bagian Kesra belum lengkap.

"Yang ada hanya daftar nama, kota studi, besarnya bantuan dan nomor rekening penerima bantuan, data pelengkap lainnya belum dimasukkan seperti kartu mahasiswa, kartu keluarga dan surat keterangan aktif kuliah," kilah Herman Kayame.

Ia membeberkan sesuai data yang masuk ke bagian keuangan, sekitar 500 lebih mahasiswa telah menerima bantuan beasiswa tahap pertama. Sementara untuk realisasi tahap dua sebesar kurang lebih Rp8 miliar akan direalisasikan dalam waktu dekat.

"Keterlambatan penyeluran beasiswa juga dikarenakan sistem keuangan kita sudah berubah tahun ini, jika dulu kita masih gunakan SIMDA, tahun ini beralih ke Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD). Kami sedang melakukan input ke sistem yang baru dimana semua bantuan akan dikembalikan ke tupoksi masing-masing bagian," jelas Herman Kayame sekaligus menampik isu kas kosong yang beredar di kalangan ASN.

"Itu semua tidak benar, anggarannya masih ada, karena masuk di tahun anggaran baru jadi tidak bisa dikeluarkan begitu saja," pungkas Herman.

Penulis: Saryanto