Bawaslu Bone Bentuk Tim Siber Awasi Kampanye Hitam di Medsos

BONE, PEDOMANMEDIA - Menjelang Pilkada, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Bone bergerak cepat membentuk Tim Fasilitas (Timnas) Pengawasan Konten Internet (Siber) di Media Sosial (Medsos). 

Pengawasan difokuskan pada pelanggaran kampanye hitam dan ujaran kebencian.

Ketua Timfas Pengawasan Siber Bawaslu Bone, Vivin Sajaya mengungkapkan ada beberapa materi atau konten yang dilarang untuk dijadikan bahan kampanye di internet.

“Sesuai dengan undang-undang Pilkada pasal 69 huruf b diuraikan bahwa dalam kampanye dilarang menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, Calon Wakil Walikota, dan atau Partai Politik," jelas Vivin, Senin (30/9/2024).

"Lalu di huruf c diuraikan juga bahwa dilarang melakukan kampanye berupa menghasut, memfitnah, mengadu domba Partai Politik, perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat. Konten-konten tersebut dapat disebut juga black campaign dan akan menjadi fokus pengawasan timfas siber Bawaslu Bone," sambungnya.

Sementara itu Koordinator Divisi Pencegahan, Parmas, dan Humas Bawaslu Bone yang juga sebagai Penanggungjawab Timfas Pengawasan Siber, Muhammad Aris menjelaskan jika pelanggaran atas ketentuan larangan kampanye tersebut merupakan tindak pidana dan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Untuk sanksinya, berdasarkan regulasi bahwa setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan larangan pelaksanaan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, atau huruf f dipidana dengan pidana penjara paling singkat tiga bulan atau paling lama 18  bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600.000.00 atau paling banyak Rp6.000.000.00," ungkap Aris.

Di kesempatan yang berbeda, Ketua Bawaslu Bone Alwi menyampaikan kendatipun kampanye iklan media massa cetak dan media massa elektronik baru dimulai minggu tanggal 10 november 2024.

Bawaslu Bone terus melakukan upaya pencegahan agar setiap materi konten kampanye sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Karena perlu dipahami bersama bahwa konteks berita bohong dan menyesatkan terkategori pelanggaran undang-undang ITE," tutup Alwi.