Koalisi LSM Ancam Bawa Kasus Dugaan Pungli di Kantor ATR/BPN Wajo ke Ranah Hukum

WAJO, PEDOMANMEDIA - Koalisi Bersatu LSM Kabupaten Wajo kembali menyoroti pelayanan di Kantor ATR BPN Kabupaten Wajo, Sulsel. Mereka menyoroti birokrasi pelayanan di Kantor BPN yang terlalu ruwet.

"Pengurusan berbagai dokumen di Kantor ATR/BPN sangat memberatkan masyarakat. Pengurusan segala jenis tanah mulai penerbitan sertifikat baru, balik nama, penggabungan sertifikat, pemisahan dan pemecahan serta lainya dianggap tak sesuai prosedur serta sop pelayanan," ujar aspirator Andi Erwin saat rapat dengar pendapat (RDP) di DPRD Wajo.

Hadir dalam RDP Ketua DPRD Wajo, Wakil Ketua l dan 2 serta Komisi l dan Komisi 3 DPRD Wajo. Turut hadir Kakan ATR BPN Wajo didampingi Kasi l BPN dan salah satu staf.

Erwin mengemukakan, pihaknya akan meneruskan persoalan ini ke ranah hukum jika BPN tidak melakukan perbaikan pelayanan. Ia menyebut, selama ini BPN terkesan abai terhadap aspirasi yang disampaikan.

Erwin mencontohkan dalam pengurusan berkas harusnya pihak BPN Wajo tidak menerima berkas kalau memang ada yang tak sesuai prosedur dan kelengkapan. Ia juga berharap agar ke depan BPN proaktif memberikan informasi ke pemohon terkait berkas tanah yang diajukan.

"Jangan nanti pemohon bolak balik ke kantor BPN Wajo baru mengetahui perkembangan berkas atau kekurangannya," tutupnya.

Sementara Ketua DPRD Wajo Firmansyah berharap agar pihak ATR BPN Wajo bisa lebih baik dan maksimal dalam pelayanan. Pelayanan kata dia, harus mengacu pada prosedur dan SOP yang berlaku.

"Tolong hilangkan kesan ruwet dalam pelayanan. Berilah kemudahan kepada masyarakat. Yang perlu ditekankan jangan ada pembayaran-pembayaran di luar aturan yang seharusnya," ujar Firmansyah.

Sementara itu Kakan ATR BPN Wajo, Gunawan Hamid mengaku akan menindaklanjuti laporan terkait pelayanan yang dikeluhkan warga. Ia berjanji akan mengecek langsung.

"Saya akan mengecek dan melakukan perbaikan sistem ke depan dan akan melakukan evaluasi," ujarnya.