Mallarangeng Seret "Pak Lurah", Disebut-sebut Restui Moeldoko Kudeta AHY

JAKARTA, PEDOMANMEDIA - Politisi Partai Demokrat Andi Alifian Mallarangeng menyebut "Pak Lurah" ikut merestui Moeldoko mengudeta Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Mallarangeng juga menyebut Menteri Yosana Laoli di belakang semua skenario itu.

Lantas siapa Pak Lurah yang disebut Mallarangeng? Joko Widodo kah? Ia tak merincinya.

Berbicara kepada wartawan, Kamis kemarin, Mallarangeng mengatakan, sangat terang ada gerakan yang hendak mengambil alih posisi sebagai ketum. Moeldoko berada di belakang gerakan itu. Ia disokong oleh bekas kader Demokrat dan beberapa kader aktif.

"Pak Moeldoko bertemu dengan beberapa kader dan bekas kader. Dan mereka merencanakan KLB. Kader kader kita yang laporkan itu. Mereka mau mengambil alih Demokrat lewat KLB," terang Mallarangeng.

Moeldoko sendiri sudah memberi klarifikasi soal isu kudeta itu. Moeldoko menepisnya. Ia mengaku hanya bertemu beberapa mantan kader Demokrat. Dan foto pertemuan itu tersebar hingga memunculkan isu kudeta.

Yang menarik kata Mallarangeng, Moeldoko mengaku sudah mendapat restundaei "Pak Lurah". Ia tak merinci siapa Pak Lurah yang dimaksud. Namun dari isu yang berkembang, Pak Lurah kemungkinan merujuk pada Presiden Jokowi.

Selain Pak Lurah, Mallarangeng secara terbuka juga mengaitkan skenario ini dengan Menkum HAM Yasonna Laoly. Kabarnya Yosana juga merestui Moeldoko.

"Dan kemudian katanya juga sudah direstui oleh Pak Lurah serta menteri lainnya, termasuk Menkum HAM. Juga ada parpol di belakangnya," ujar Mallarangeng.

Andi mengungkap, ada klaim dari Moeldoko bahwa ia sudah mendapat restu dari dua partai politik, yakni PKB dan NasDem. Bahkan di internal Demokrat ada ratusan kader yang sudah memberi dukungan.

"Itu semua disebutkan dan kader kader kita tahu itu. Jadi memang ada skenario untuk mengambil alih Demokrat. Ini sampai parpol dan menteri dibawa-bawa," jelasnya.

Kader Demokrat juga menduga gerakan Moeldoko cs mulai menyentuh DPD I dan II.

Sementara itu sehari sebelumnya Partai Demokrat Sulawesi Selatan merespons isu pengambilalihan kepemimpinan oleh Moeldoko cs. Upaya ini dinilai tidak konstitusional dan ilegal.

"Nda mungkinlah karena kita solid ke AHY. AHY itu dipilih hasil kongres yang konstitusional. Jadi kalau ada upaya di luar itu, ilegal," jelas Ketua DPD Partai Demokrat Sulsel Ni'matullah Erde, Rabu (3/2/2021).

Ni'matullah menegaskan 24 kabupaten/kota di Sulsel solid mendukung AHY. Ia yakin, upaya kudeta ini hanya diembuskan oleh segelintir kader.

Kata Ni'matullah, hampir seluruh DPD di Indonesia masih tunduk pada hasil kongres. Sehingga sangat kecil kemungkinan Demokrat bisa direbut Moeldoko cs.

"Untuk melaksanakan Kongres Luar Biasa ( KLB) sesuai dengan yang tertera dalam ADRT, butuh persetujuan 2/3 suara dan kecil sekali kemungkinan bisa terjadi.

Karena faktanya 34 ketua DPD, 514 ketua DPC se-Indonesia buktinya setia dan memberikan dukungan penuh untuk AHY," jelas Ulla.

Selama ini jelas Ulla, AHY juga memperlihatkan komunikasi yang baik dengan kader di daerah. Sejak memimpin Demokrat ia juga berkinerja cukup baik.

"Jadi tidak ada alasan untuk KLB. Toh semua masih menginginkan AHY memimpin," katanya.

Lebih lanjut, Wakil Ketua DPRD Sulsel ini mengatakan, tidak tahu pasti apa yang melatarbelakangi kejadian tersebut. Menurutnya partainya satu tahun terakhir ini lumayan baik, terlihat hasil survei Demokrat yang belakangan ini melejit.

Ulla juga mengajak kader tetap menjaga akal sehat. Kader Demokrat diminta berpolitik secara proporsional.

Adanya pihak yang menginginkan mengambil alih Demokrat menunjukkan bahwa partai ini memiliki potensi besar di Pemilu 2024.