DPR RI: Coblos Ulang Pilkada 24 Daerah Bakal Habiskan Rp1 Triliun

JAKARTA, PEDOMANMEDIA - DPR RI mengestimasi pemungutan suara ulang (PSU) pilkada di 24 daerah bisa mencapai Rp1 triliun. Asumsi ini diambil dari kebutuhan KPU yang mencapai Rp496 miliar dan Bawaslu sekitar Rp215 miliar.

"Ini belum termasuk pengamanan TNI-Polri dan jika ada pilkada ulang yang bisa bertambah Rp250 miliar," terang Wakil Ketua Komisi II DPR Dede Yusuf usai rapat kerja bersama KPU, Bawaslu, DKPP di ruang rapat Komisi II DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (27/2/2025).

Dede menambahkan, ada kalkulasi kebutuhan anggaran untuk pengamanan dari Polri dan TNI. Dengan begitu, sebut dia, anggarannya bisa mencapai Rp1 triliun.

"Tadi saya hitung kasar saja itu bisa mencapai Rp 900 (miliar) sampai 1 triliun," ujar dia.

Lebih lanjut, Dede menyebut penganggaran didahulukan oleh pemda. Namun, lanjut dia, pemerintah pusat juga dapat menganggarkan untuk pelaksanaan PSU.

"Untuk dibebankan kepada pemerintah daerah. Yang tersisa anggaran pemerintah daerah, masih ada yang memiliki mungkin tidak lebih dari Rp 200-an (miliar). Berarti sisanya dari mana, ya, sisanya ya mungkin pemerintah pusat lah," kata Dede.

"Sesuai dengan amanat undang-undang, jika pemerintah daerah tidak sanggup maka pemerintah pusat dapat, nah konotasi dapat ini yang kita mesti dudukkan nih bersama-sama. Dapat itu semuanya kah, atau nanti ngambil dari provinsi kah atau yang lainnya," pungkasnya.

Sebelumnya, MK telah membacakan putusan 40 perkara sengketa hasil Pilkada 2024. Hasilnya, MK memerintahkan ada pencoblosan ulang di 24 pilkada.

MK membatalkan hasil Pilkada di 24 daerah karena ada calon yang didiskualifikasi. Mereka didiskualifikasi dengan berbagai alasan, mulai dari tak ngaku sebagai mantan terpidana, tak tamat SMA, hingga sudah menjabat 2 periode.