UJUNG PENA: Menanti Realisasi Visi Misi pada RPJMD Kota Makassar

Oleh Aswar Hasan

Wali Kota Makassar telah memaparkan secara sistematis dan menjanjikan tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Makassar Tahun 2025–2029 pada rapat paripurna di DPRD Kota Makassar. Wali Kota Makasssar yang dipimpin Munafri Arifuddin telah memilih Visi "Makassar Unggul, Inklusif, Aman, dan Berkelanjutan" yang dituangkan dalam RPJMD tersebut.

Istilah "Ungguul" merujuk pada Makassar sebagai kota maju dengan SDM unggul, ekonomi produktif, dan teknologi inovatif. Kemudian, "Inklusif" menekankan keterlibatan seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok rentan, dalam pembangunan kota.

Selanjutnya, "Aman" menggambarkan kota yang bebas dari gangguan sosial dan kriminalitas, sementara "Berkelanjutan" mencerminkan komitmen terhadap pelestarian lingkungan dan ketangguhan menghadapi perubahan iklim.

Untuk mewujudkan visi tersebut, maka Munafri-Aliyah dan Wakilnya telah merumuskan tujuh misi strategis, yaitu: pertama, Meningkatkan daya saing ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Kedua, Meningkatkan kualitas SDM dan pelayanan dasar. Ketiga, Mewujudkan infrastruktur dan tata ruang kota yang berkeadilan.

Keempat, Mengembangkan pusat inovasi, seni budaya, dan pariwisata. Kelima, Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan ketertiban umum. Keenam, Memperluas akses pelayanan bagi perempuan, anak, disabilitas, serta mendukung pemuda dan keluarga. Ketujuh, Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan mitigasi bencana.

Lebih lanjut Appi menjelaskan, RPJMD ini kemudian diturunkan menjadi 12 tujuan, 25 sasaran, dan 50 indikator kinerja utama (IKU), yang akan menjadi acuan semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam menyusun rencana kerja tahunan mereka. Wali Kota Munafri menegaskan pentingnya sinergi dan kolaborasi lintas sektor dalam menyukseskan RPJMD tersebut. (Portalmedia.id,12/6/2025).

Harian Fajar secara khusus menulis tajuk (14/6/2025) bahwa RPJMD bukan sekadar dokumen perencanaan. Ia adalah kontrak sosial antara pemerintah dan warga. Maka, publik berhak mengawal dan menagih capaian-capaian yang dijanjikan.

Waktu lima tahun akan berjalan cepat. Mampukah visi dan misi Munafri dan Wakilnya menjadi kenyataan? Kita menunggu semuanya dijalankan dan bukan sekadar janji.

Dalam The Social Contract, Jean-Jacques Rousseau, menekankan bahwa pemimpin harus memprioritaskan kebaikan umum yang dipimpinnya dan hidup sederhana untuk mencapainya. Bapak bangsa H Agus Salim pun pernah mengingatkan pepatah kuno Belanda, leiden is lijden; memimpin itu menderita.

Untuk merealisasikan RPJMD tersebut, Wali kota dan Wakilnya sebagai pemimpin, harus menempuh beberapa langkah strategis yang sistematis dan terukur, yaitu diantaranya; Pertama, memahami visi dan misi daerah sebagai landasan utama dalam perumusan kebijakan/programnya tiap tahun anggaran.

Kedua, melakukan identifikasi kebutuhan dan permasalahan daerah berdasarkan data yang valid dan aspirasi masyarakat. Ketiga, menyusun program prioritas yang realistis dan selaras dengan kemampuan anggaran serta sumber daya yang tersedia.

Selanjutnya, pemimpin perlu mengkoordinasikan dan mengevaluai seluruh perangkat daerah, dan memastikan integrasi lintas sektor agar tidak terjadi tumpang tindih atau pemborosan anggaran. Kelima, membangun komunikasi yang baik secara profesional sebagaimana semestinya antara legislatif dan eksekutif untuk memperoleh dukungan politis yang proporsional tanpa “kolusi” termasuk dalam pembahasan APBD. Keenam, melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan agar tercipta rasa kepemilikan bersama terhadap program pembangunan.

Harus menerapkan sistem monitoring dan evaluasi berkala dengan indikator yang jelas dan terukur guna memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai rencana dan melakukan perbaikan dimana diperlukan. Bahwa kepemimpinan yang visioner, partisipatif, dan adaptif sangat penting dalam mengawal suksesnya implementasi RPJMD demi kesejahteraan masyarakat.

Terakhir, pelibatan partisipasi masyarakat melalui transparansi proses pembangunan sebagai subjek bukan semata sebagai objek pembangunan. Wallahu a’lam bisawwabe.