UMP Jakarta 2027 Naik Jadi Rp6,1 Juta, Sulsel Ditetapkan Besok
Dengan tuntutan kenaikan minimal 10% tersebut, UMP Sulsel diproyeksikan naik Rp392.108 menjadi Rp4.313.197.
JAKARTA, PEDOMANMEDIA - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung resmi menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jakarta 2027 sebesar Rp6.136.941. Angka tersebut naik 7,1 persen atau Rp407.065 dibandingkan UMP 2026.
Pramono mengatakan dirinya telah menandatangani Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 1270 Tahun 2026 tentang penetapan UMP DKI Jakarta 2027. Penetapan itu dilakukan setelah melalui pembahasan bersama Dewan Pengupahan DKI Jakarta.
"Saya hari ini sudah menandatangani Kepgub Nomor 1270 Tahun 2026 yang mengatur tentang upah minimum provinsi atau UMP tahun 2027. UMP untuk tahun 2027 sebesar Rp 6.136.941," kata Pramono di kawasan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Jumat (20/11/2026).
Pramono menjelaskan UMP Jakarta 2027 mengalami kenaikan sebesar Rp 407.065 atau 7,1 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Pada 2026, UMP Jakarta ditetapkan sebesar Rp 5.729.876.
Dia menyebut kenaikan UMP tahun ini lebih tinggi dibandingkan kenaikan pada 2026 yang sebesar 6,1 persen. Dia mengatakan kenaikan UMP dilakukan dengan memperhatikan kesejahteraan pekerja dan kelangsungan dunia usaha.
"Penetapan ini merupakan komitmen Pemerintah DKI Jakarta dalam mewujudkan kebijakan pengupahan yang berkeadilan dengan tetap memperhatikan peningkatan kesejahteraan pekerja serta keberlangsungan dunia usaha," ujarnya.
Di Sulsel, Buruh Tuntut Kenaikan 10%
Dewan Pengupahan Sulawesi Selatan (Sulsel) menargetkan pembahasan Upah Minimum Provinsi (UMP) Sulsel 2027 akan rampung bulan ini. Menanggapi hal tersebut, para buruh berharap UMP benar-benar mencerminkan perubahan berkeadilan.
Pemerintah, organisasi pengusaha dan serikat pekerja (tripartit) menjadwalkan penetapan paling lambat akan digelar pada 21 November.
"Insyaallah penetapan hari Sabtu 21 November. Nanti kita lihat (lokasi penetapan), nanti disebar undangannya. Baru saja saya sudah rapat dengan tripartit setelah ini kami akan bahas lagi," ujar Ketua Dewan Pengupahan yang juga Kadis Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Sulsel Jayadi Nas.
Jayadi menyebut angka Kebutuhan Hidup Layak (KHL) di Sulsel telah ditetapkan Badan Pusat Statistik (BPS) senilai Rp 3.915.188. Angka tersebut akan menjadi acuan dalam penetapan UMP.
"KHL Rp 3,9 juta, tapi ini bukan penentu, hanya jadi referensi untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam proses penetapan UMP," jelasnya.
Jayadi masih enggan berspekulasi soal kisaran kenaikan UMP Sulsel 2027. Menurutnya, hal itu masih akan dibicarakan dalam rapat penetapan UMP bersama tripartit.
"Nanti tunggu saja kesepakatan. Pokoknya tidak di bawahnya KHL," imbuh Jayadi.
Sementara itu, Wakil Sekretaris Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sulsel Ahmad Ibrahim menyebut angka KHL Sulsel tersebut mengalami kenaikan sebesar 6,68% dibandingkan tahun 2025. Besaran UMP 2027 nantinya tidak boleh lebih rendah dari nilai KHL yang telah ditetapkan.
"Jadi ada kenaikan 6,68% KHL dibanding tahun 2025," ujar Ahmad saat dikonfirmasi, Selasa (17/11).
Menurut Ahmad, nilai KHL menjadi batas minimal dalam penentuan UMP agar upah yang ditetapkan tidak merugikan pekerja. Dia berharap besaran UMP nantinya bisa berada di atas nilai KHL tersebut.
"UMP itu tidak boleh di bawah KHL, minimal sama dengan KHL. Diupayakan di atasnya, kan begitu," ujarnya.
Diketahui, sejumlah serikat buruh di Sulsel sebelumnya menuntut kenaikan UMP 2027 hingga 10%. Serikat buruh juga memperjuangkan kenaikan upah sektoral sebesar 2-5% serta penerapan struktur dan skala upah.
Dengan tuntutan kenaikan minimal 10% tersebut, UMP Sulsel diproyeksikan naik Rp392.108 menjadi Rp4.313.197. Hal ini mengacu dari UMP Sulsel 2026 ditetapkan sebesar Rp3.921.088.
"Kalau sesuai Undang-Undang Nomor 27 tahun 2026, kita akan memperjuangkan kenaikan UMP minimal 10%," ujar Ketua DPD Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Sulsel Basri Abbas kepada detikSulsel, Sabtu (7/11).
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
