MAKASSAR, PEDOMANMEDIA - Anggaran Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Dinas Kesehatan (Dinkes) Wajo disorot. Pasalnya, diduga Dinkes Wajo diduga tak transparan.
Ketua Lembaga Badan Pemantau Dan Kebijakan Publik (BPKP) Kabupaten Wajo Andi Sumitro mengatakan, semestinya pihak Dinkes dalam hal ini Kadiskes Wajo Armin harusnya bisa lebih terbuka dan transparan terhadap segala bentuk pengelolaan anggaran yang ada di Dinkes Wajo.
Ia mencontohkan seperti anggaran untuk dana BOK yang diperuntukkan bagi puskesmas yang ada di Wajo bisa jelas baik itu soal jumlah total anggaran yang digelontorkan dan juga jumlah penerima dalam hal ini puskesmas.
"Anggaran untuk dana BOK dan jumlah penerima yang didapatkan harus jelas, ini dianggap perlu sebagai transparansi dan jangan sampai ada kesan yang ditutup-tutupi atau adanya indikasi permainan dalam pengelolaan anggaran BOK ini dengan pihak penerima dalam hal ini puskesmas yang ada di Wajo," tegasnya.
Menurutnya hal ini penting dan agar jangan timbul kecurigaan atau statemen lain di luar dan agar semua jelas dan tidak ada kesan indikasi permainan, Ia mencontohkan seperti masalah kasus anggaran BOK yang menjerat di daerah lain seperti Kabupaten Bulukumba dan
"Tentu kami sebagai aktivis sangat berharap kejadian tersebut tidak terjadi di Wajo. Begitu juga dengan anggaran lainya soal anggaran untuk obat-obatan dan sejumlah anggaran lainya yang berkaitan dengan Dinkes Wajo dan juga tak kalah menariknya itu soal keberadaan depo air minum isi ulang atau air galong yang sudah cukup banyak di Wajo," Katanya.
Karena menurutnya, hal tersebut sangat penting karena berkaitan soal kesehatan masyarakat, apakah air isi ulang tersebut sudah sesuai standar kesehatan dan layak untuk dikomsumsi masyarakat dalam kehidupan sehari-harinya.
"Apakah pihak Dinkes Wajo sudah melakukan uji lab atau kelayakan baik soal izin dan lainnya. Saya kira ini perlu untuk didata dan adanya data akan hal itu agar masyarakat bisa terjamin soal masalah segi kesehatannya," jelasnya.
Seperti diketahui dari hasil penulusuran, anggaran yang digelontorkan dari pusat untuk BOK Wajo yakni pada tahun 2018 sekitar Rp17 milliar lebih, 2019 sekitar Rp20 milliar lebih, 2020 sekitar Rp19 milliar lebih dan info tahun 2021 ini sekitar Rp21 milliar.
Sementara itu, Kadinkes Wajo Armin yang dihubungi engga memberikan komentar banyak.
"Maaf saya di DPRD lagi rapat, Mauki apa BOK , itu jelas juknisnya dan semua langsung dananya ke rekening yang bersangkutan semua. Jangan ki samakan saya dengan Kadis lain di Kabupaten lain Karena rata-rata orang tanyakan ke saya BOK dilihat contohnya Bulukumba," katanya.