BPOM Ngotot tak Restui Vaksin Nusantara, Menkes Beri Jawaban ini
Sebuah penelitian harus benar benar menitikberatkan pada kemaslahatan orang banyak. Soal vaksin Nusantara, keselamatan menjadi prioritas utama.
JAKARTA, PEDOMANMEDIA - Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) tetap menolak memberi lampu hijau untuk kelanjutan uji klinis vaksin Nusantara. Sikap BPOM ini ditanggapi Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin.
Menkes meminta agar perdebatan ini dihentikan di ranah publik. Perdebatan harus dilakukan pada tataran ilmiah agar menghasilkan solusi.
"Harus dihentikan perdebatan yang bukan pada tempatnya. Jangan dibawa ke ranah publik. Jangan biarkan semua orang ikut andil dalam perdebatan itu. Ini adalah ranah para ilmuwan," terang Menkes, Minggu (18/4/2021).
Pada prinsipnya kata Menkes, pemerintah mendukung setiap riset yang dilakukan. Hanya saja, sebuah penelitian harus benar benar menitikberatkan pada kemaslahatan orang banyak. Soal vaksin Nusantara, keselamatan menjadi prioritas utama.
"Keselamatan orang harus jadi pertimbangan utama. Semua pihak untuk fokus pada hal-hal yang 'saving life' daripada meributkan sesuatu yang bukan bidang keahliannya. Ini sesuatu yang sifatnya sangat scientific, sangat-sangat ilmiah. Jadi tolong dibicarakan di tataran ilmiah," pesannya.
Menurut Menkes Budi, yang paling tepat untuk membicarakan masalah tersebut saat ini adalah para ilmuwan yang kompeten di bidangnya. Bukan waktu yang tepat untuk membawanya ke ranah yang lain, termasuk politik.
"Biarkan mereka berdebat di tataran ilmiah. Kalau terlalu banyak berdebat di tataran medsos kalau menurut saya juga nggak bener ya," tegas Menkes Budi.
Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) masih enggan memberi restu untuk penggunaan vaksin Nusantara. BPOM mengingatkan, ada ancaman serius jika produk ini tak segera disetop.
DPR RI sendiri menyesalkan BPOM karena bersikap apriori. Padahal vaksin Nusantara sudah memasuki uji klinis tahap akhir. Jika fase ini rampung dalam dua bulan ke depan, vaksin akan mulai disebar.
Kepala BPOM Penny K Lukito membeberkan alasan pihaknya belum memberikan restu vaksin Nusantara untuk melanjutkan uji klinis. Dalam hearing atau diskusi bersama para peneliti vaksin Nusantara 16 Maret 2021 lalu, terungkap jumlah KTD dalam uji Fase I mencapai 71,4 persen dari total relawan uji klinis.
Sebanyak 20 dari 28 subjek mengalami Kejadian yang Tidak Diinginkan (KTD). Beberapa relawan uji klinis juga mengalami KTD di kategori 3 dengan tingkat keluhan efek samping lebih berat.
"Kejadian yang tidak diinginkan pada grade 3 merupakan salah satu kriteria penghentian pelaksanaan uji klinik yang tercantum pada protokol uji klinik," sebut Penny dalam rilisnya, Rabu (14/4/2021).
Kejadian tidak diinginkan kategori 3 di antaranya, subjek mengalami hipernatremi. Kedua, subjek mengalami peningkatan Blood Urea Nitrogen (BUN dan ketiga subjek mengalami peningkatan kolesterol
Penny juga mengatakan meski terdapat kejadian tidak diinginkan, para peneliti tak menghentikan proses uji vaksin Nusantara. Ia menjelaskan para peneliti vaksin Nusantara juga tak memahami proses pembuatan vaksin berbasis sel dendritik karena tak terlibat dalam penelitian.
