Kamis, 21 Oktober 2021 20:14

Politisi PKB Sebut Kebijakan Aneh Naik Pesawat Wajib PCR

Melakukan tes PCR. (Foto: Int)
Melakukan tes PCR. (Foto: Int)

Kebijakan yang diambil Mendagri, itu dia nilai dapat membuat publik berpikir vaksin adalah proyek bisnis kesehatan.

JAKARTA, PEDOMANMEDIA - Ketua Kelompok Komisi (Kapoksi) IX DPR Fraksi PKB, Nur Nadlifah, mengkritik kebijakan yang mewajibkan penumpang pesawat udara menyertakan hasil pemeriksaan negatif Covid-19 dengan skema PCR. Selain memberatkan masyarakat, aturan itu juga dinilai memihak pelaku bisnis tes PCR.

"Ini kebijakan aneh. Percuma masyarakat diajak menyukseskan vaksinasi tapi kenyataan di lapangan masyarakat masih dibebankan dengan tes PCR. Seharusnya masyarakat tidak dibebankan dengan hal-hal yang mestinya tidak perlu dilakukan," ujar Nadlifah seperti yang dilansir dari Republika, Kamis (21/10/2021)

Nadlifah mengatakan, pemerintah semestinya membuat kebijakan yang tidak bertolak belakang dan yang dapat menimbulkan spekulasi di tengah publik mengenai konspirasi Covid-19. Kebijakan yang diambil oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, itu dia nilai dapat membuat publik berpikir vaksin adalah proyek bisnis kesehatan.

Baca Juga

"Setelah perlahan itu (vaksinasi) diterima oleh publik, justru pemerintah sendiri yang merusaknya. Contohnya kebijakan penumpang pesawat wajib PCR. Publik jadi berpikir, 'oh vaksin itu proyek bisnis kesehatan. Percuma vaksin wong masih wajib tes PCR,'" kata Nadlifah.

Selain itu, dia juga mengungkapkan, Keputusan Mendagri Nomor 53 Tahun 2021 tetang PPKM yang mewajibkan tes PCR untuk perjalanan Jawa-Bali bertolak belakang dari keinginan pemerintah. Di mana pemerintah sedang bekerja keras melakukan percepatan pemulihan ekonomi.

Menurut Nadlifah, semestinya masyarakat yang ingin melakukan perjalanan dan sudah menerima vaksin dosis kedua cukup menggunakan rapid antigen. Meski sudah ada batas tertinggi harga tes PCR, dia menilai, angka itu masih tergolong mahal bagi kebanyakan masyarakat. Biaya tes PCR sendiri ia sebut bisa 50 persen dari harga tiket pesawat.

Sebelumnya pemerintah telah memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berlevel di berbagai daerah. Pemerintah juga memperketat syarat perjalanan udara domestik dengan mewajibkan penumpang pesawat udara melampirkan surat keterangan PCR negatif Covid-19. 

Editor : Amrin
#Tes PCR # Vaksinasi # Covid-19
Berikan Komentar Anda