Rabu, 24 November 2021 10:57

Inmendagri PPKM Level 3 Terbit: Pesta di Malam Tahun Baru Diancam Pidana

Ilustrasi (int)
Ilustrasi (int)

Inmendagri memberikan instruksi kepada gubernur dan bupati/wali kota agar mencegah perayaan dalam bentuk apapun di mal atau pusat perbelanjaan .

JAKARTA, PEDOMANMEDIA - Instruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian untuk pemberlakuan PPKM level 3 menjelang Natal dan Tahun Baru sudah terbit. Inmendagri mencantumkan ancaman pidana bagi yang menggelar pesta di malam Tahun Baru.

Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 62 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19 2019 pada Saat Natal Tahun 2021 dan Tahun Baru Tahun 2022 juga mencakup beberapa ketentuan baru. Dilansir dari siaran pers di laman resmi Sekretariat Kabinet, Rabu (24/11/2021), instruksi menteri ini mulai berlaku pada 24 Desember 2021 sampai 2 Januari 2022.

Inmendagri juga memberikan instruksi kepada gubernur dan bupati/wali kota agar mencegah perayaan dalam bentuk apapun di mal atau pusat perbelanjaan atau mal. Pemerintah melarang pawai yang menimbulkan kerumunan saat Tahun Baru.

Baca Juga

Beberapa poin dalam inmendagri:

Pertama, perayaan Tahun Baru 2022 sedapat mungkin tinggal di rumah berkumpul bersama keluarga, menghindari kerumunan dan perjalanan, serta melakukan kegiatan di lingkungan masing- masing yang tidak berpotensi menimbulkan kerumunan, sambil melakukan antisipasi menyiapkan diri dan lingkungan dalam menghadapi potensi bencana hidrometeorologi, seperti banjir dan longsor sesuai dengan prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG).

Kedua, melarang adanya pawai dan arak-arakan tahun baru serta pelarangan acara "old and new year" baik terbuka maupun tertutup yang berpotensi menimbulkan kerumunan.

Ketiga, menggunakan aplikasi PeduliLindungi pada saat masuk (entrance) dan keluar (exit) dari mal/pusat perbelanjaan serta hanya pengunjung dengan kategori kuning dan hijau yang diperkenankan masuk.

Keempat, meniadakan event perayaan Natal-Tahun Baru di pusat perbelanjaan dan mal, kecuali pameran UMKM.

Kelima, melakukan perpanjangan jam operasional pusat perbelanjaan dan mal yang semula 10.00 – 21.00 waktu setempat menjadi 09.00 – 22.00 waktu setempat untuk mencegah kerumunan pada jam tertentu dan melakukan pembatasan dengan jumlah pengunjung tidak melebihi 50 persen dari kapasitas total pusat perbelanjaan dan mal serta penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat.

Pemerintah akan menaikkan status pembatasan sosial ke PPKM level 3 untuk seluruh provinsi di Indonesia.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan, kebijakan ini diberlakukan selama kurang lebih sepekan. Seluruh daerah baik yang berstatus level 1 dan 2 akan dinaikkan ke level 3.

Selama berlakunya kebijakan PPKM level 3, tidak ada perbedaan aturan pembatasan antara Jawa-Bali dengan luar Jawa-Bali. Aturan akan berlaku seragam di seluruh wilayah Tanah Air.

Muhajir mengemukakan, pembatasan ini adalah upaya pemerintah mencegah mobilitas warga menjelang Natal dan Tahun Baru. Menurutnya, hal tersebut menjadi langkah dini. Dalam rangka menekan laju penyebaran Covid-19 yang cenderung naik di setiap libur akhir tahun.

"Jadi pengetatan selama masa libu Natal dan Tahun Baru berlaku menyeluruh. Ada beberapa kegiatan yang kita larang seperti pesta kembang api, pawai, arak-arakan yang mengumpulkan kerumunan besar. Itu semua dilarang," ujar Muhadjir.

Bahkan pembatasan akan kembali berlaku di rumah-rumah ibadah. Termasuk pusat perbelanjaan (mal) yang akan kembali pada penyesuaian aturan PPKM leve 3.

Selain itu, pengetatan dan pengawasan protokol kesehatan dilakukan di sejumlah destinasi, terutama di gereja pada saat perayaan Natal dan destinasi wisata lokal.

 

Editor : Muh. Syakir
#Inmendagri #Mendagri Tito Karnavian #PPKM Level 3
Berikan Komentar Anda