Menerka Manuver JRM di Karnaval Buntu Burake: Bikin Bupati Theo Meradang

TATOR, PEDOMANMEDIA - Karnaval Buntu Burake yang dimotori politisi Partai Golkar Jhon Rende Mangontan (JRM) menuai banyak kritik. Sikap JRM yang terkesan jalan sendiri membuat Pemkab Tator meradang.

Apa sebenarnya motif JRM tak melibatkan pemda dalam festival ini? Benarkah kongsi dengan Bupati Theofilus Allorerung mulai retak?

JRM dan Bupati Theo dikenal sebagai kolega dekat. JRM bahkan rela berseberangan dengan partainya pada Pilkada Tator 2020 demi mendukung Theo yang saat itu maju berpasangan dengan Zadrak Tombeq.

Karena dianggap membangkang, JRM dicopot dari jabatan Ketua Komisi D DPRD Sulawesi Selatan. Tak hanya itu, ia juga harus rela kehilangan posisinya sebagai anggota badan anggaran.

JRM sendiri tak menyesali pencopotsn dirinya. Ia tetap kukuh mendukung Theo-Zadrak.

JRM mengklaim, dukungannya pada pasangan ini bukan tanpa alasan. Selain unggul di banyak survei, bagi JRM, Theo adalah kader tulen Golkar.

"Dia (Theo) besar di Golkar. Dia punya DNA Golkar dan sampai sekarang masih kader. Jadi beri saya kesempatan membuktikan pilihan saya," ucap JRM usai dicopot.

Namun belakangan hubungan keduanya dikabarkan mulai renggang. Sejumlah orang dekat Theo menyebut, haluan politik Theo dengan JRM tak lagi sejalan.

"Setelah pelantikan Theo - Zadrak memang sudah mulai renggang. Soal kenapa ya begitulah. Ada perbedaan prinsip politik," ucap seorang kolega Theo di DPRD Tator.

Yang terbaru, saat JRM menjadi ketua panitia karnaval Buntu Burake dua hari lalu, ia tak berkoordinasi dengan Pemkab Tator. Penyelenggara bahkan dinilai sengaja tak mengundang Bupati Theo dan Wabup Zadrak untuk membuka acara itu.

Menurut kolega Theo, ini membuat Theo merasa tak dianggap. Manuver JRM dinilai terlalu 'pagi' jika dihubungkan dengan pilkada mendatang. 

"Kan JRM tentu punya orientasi politik di Tator. Ya minimal dia mungkin butuh panggung menuju Pilkada Tator," katanya.

Baginya itu sah sah saja. Namun tidak etis kalau sampai melangkahi Bupati Theo. Apalagi karnaval ini punya orientasi lebih dari sekadar panggung bagi JRM.

"Karnaval inikan untuk publik dan nama besar Tator. Harusnya JRM tak jalan sendiri," ucapnya.

Selain pemda, DPRD Tator juga melayangkan kritik terhadap panitia penyelenggara karnaval. Mereka dianggap melangkahi wewenang pemkab.

Saat dikonfirmasi terkait tidak adanya koordinasi dengan pemkab, JRM memilih bungkam. Ia mengaku tak mau masuk dalam polemik dan memilih tetap menyelenggarakan acara sampai selesai.

Siang tadi, Kepala Bapenda Tator Meyar Dengen menginstruksikan agar retribusi milik pemda dengan karcis karnaval dipisahkan. Bapenda kata Mear tak ingin terseret jika ada masalah di kemudian hari.

"Tadi saya perintahakan staf saya naik ke atas untuk memisakan karcis pemda dengan karcis karnaval. Dan saya tegaskan bahwa kalau mereka mau ke karnaval silakan bayar karcis karnavalnya, tapi kalau mereka tidak mau ke acara karnaval tidak usah dibayar," kata Meyar.

Meyar juga langsung menginstruksikan agar menghentikan pungutan itu di Buntu Burake.

"Saya tegaskan bahwa kegiatan pungutan di sana itu tidak ada kerja sama kami dengan pihak pantia karnaval. Saya hanya bilang kalau ada pungutan wajib hukumnya masuk di PAD 10%," tandas Meyar.