APH Didesak Usut Anggaran Pelatihan di RSUD Lakipadada Tator, Nilainya tak Rasional
Nilai itu tidak rasional dengan kegiatan pelatihan yang dilakukan. Ia menduga ada indikasi pemborosan
TATOR, PEDOMANMEDIA - Pemerhati masyarakat Toraja Jerib Rekno Talobong mendesak aparat penegak hukum (APH) mengusut kejanggalan biaya pelatihan di RSUD Lakipadada Tana Toraja yang menghabiskan Rp462 juta. Nilai ini dianggap tak rasional.
"Saya mendesak Polda Sulsel dan Kejati Sulsel agar mereka turun tangan dan memeriksa anggaran pelatihan RSUD Lakipadada. Hanya untuk pelatihan saja dan menghabiskan 462 juta. Ini tidak rasional," ujar Jerib kepada PEDOMANMEDIA, Senin (9/1/2023).
Menurut Jerib, apapun yang dibelanjakan mengguanakan uang negara, wajib dipertanggungjawabkan. Begitu juga anggaran pelatihan RSUD harus diaudit karena nilainya cukup mencolok.
Sementara kata Jerib, nilai itu tidak rasional dengan kegiatan pelatihan yang dilakukan. Ia menduga ada indikasi pemborosan atau upaya manipulasi angka.
"Jangan sampai ini hanya akal-akalan untuk menghabiskan uang negara. Saya juga melihat ada indikasi manipulasi. Kan lucu security sama klining servis di latih tangani pasien jantung tidak masuk akal itu. Intinya kita mendesak polda dan kejati turun tangan memeriksa anggaran ini," tegas Jerib.
Sementara itu Direktur RS Lakipadada dr Farma Lelepadang yang dikonfirmasi mengenai hal tersebut mengaku tidak tahu menahu soal pelatihan. Ia meminta agar hal itu ditanyakan ke PPK.
"Saya kurang tahu soal itu bos silakan hubungi langsung PPK nya," singkatnya saat dihubungi melalui sambungan seluler miliknya beberapa waktu yang lalu.
Sebelumnya, serapan anggaran di Rumah Sakit Umum Daerah Lakipadada Tana Toraja dinilai sangat rendah. Anggaran pelatihan yang dialokasikan Rp850 juta hanya terserap Rp462 juta.
Sejumlah pihak menilai, rendahnya daya serap anggaran pelatihan menunjukkan tidak optimalnya program pengembangan SDM. Manajemen diharapkan memberi evaluasi atas capaian ini.
Ratih Ranteallo, Panitia Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) RSUD Lakipadada mengatakan, pelatihan telah dilakukan secara optimal. Ia membantah pengembangan SDM tak berjalan baik.
"Biaya makan minum peserta sebanyak Rp14 juta dari total anggaran Rp462 juta. Anggaran ini untuk meng-cover pelatihan sepanjang 2022. Biaya ini juga kita alokasikan untuk honor pemateri karena sebagian ada yang dari luar rumah sakit," terang Ratih Ranteallo, Panitia Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) RSUD Lakipadada, Selasa (03/01/2023).
Ratih memastikan bahwa peserta tak diberi honor pelatihan. Karena keterbatasan anggaran, maka honorarium pemateri juga disesuaikan dengan kemampuan keuangan.
"Jadi Rp462 juta ini item kegiatannya itu pelatihan unt auk tenaga di laboratorium ada dua orang, yang di libatkan itu dua orang saja, perangkat sendiri,” ujar Ratih.
Pelatihan berlangsung dari bulan Januari-Desember 2022. Ada sekitar 17 pelatihan dan kegiatan itu tidak hanya dilakukan di Tator, namun juga di luar Toraja.
Dikatakan Ratih, pelatihan digelar dengan waktu bervariasi. Ada yang tiga bulan, tiga hari, lima hari dan ada yang 2 hari. Semua tergantung persuratan yang masuk.
"Total peserta dari semua anggaran Rp462 juta itu adalah 669 orang,” ucapnya.
Lanjut Ratih, dari anggaran ini ada biaya registrasi. Yang semuanya diatur berdasarkan kebutuhan dan teknis.
"Biaya registrasi di tempat lain, jadi yang pergi itu ada 669 orang, yang melakukan kegiatan itu yang ada di sini itu misalnya pelatihan BTCLS mereka tidak di kasih transport, mereka pelatihan 5 hari itu di sini untuk 120 orang itu yang di biayai makan minumnya, registrasinya, team HIPGABI yang datang," jelasnya.
