Usai Aksi Demo Kepsek dan Guru, DPRD Torut akan Panggil Kadis Pendidikan
Semua informasi dari kepsek penting untuk diperjelas agar tidak muncul spekulasi.
TORUT, PEDOMANMEDIA - DPRD Toraja Utara akan memanggil Kepala Dinas Pendidikan Torut usai kedatangan para kepala sekolah dan guru di DPRD, Selasa kemarin. DPRD membutuhkan klarifikasi Kadisdik atas sejumlah persoalan yang disampaikan oleh para kepsek.
"Kami membutuhkan klarifikasi dari Kadisdik untuk memperjelas apa yang sudah disampaikan kepsek. Jadi poin poin penting itu akan kita gali. Di antaranya soal tunjangan guru yang sering menunggak. Soal dana BOS yang katanya habis untuk membiayai even Bupati Cup," jelas Herman Pabesak, Ketua Komisi I DPRD Toraja Utara, Selasa (6/6/2023).
Menurutnya, semua informasi dari kepsek penting untuk diperjelas agar tidak muncul spekulasi. Kata Herman, kadisdik akan dipanggil dalam waktu dekat.
"Secepatnya lah. Agar masalah ini clear lebih cepat. Kita menginginkan semua baik dan proses pendidikan kita bisa berjalan baik," urai Herman.
Soal aksi unjuk rasa kepsek dan guru, Herman menilai, masih bisa ditoleransi. Sebab mereka datang ke DPRD bukan untuk melakukan aksi demonstrasi tapi sekadar audiens dan menyampaikan keluhan ke Dewan.
"Kalau kesepakatan tadi kan mereka melakukan audiens bukan melakukan suatu aksi (protes atau demo) hanya sebatas audiens," tutup Herman.
Penjelasan Ketua DPRD Toraja Utara
Ketua DPRD Toraja Utara Nober Rante Siama mengatakan, hasil pertemuan dengan kepsek dan guru, Selasa kemarin berlangsung damai. Isu isu yang berkembang selama ini kata Nober hanya miskomunikasi.
Nober menyinggung soal program Sekolah Penggerak yang mendapat sanksi dari pemerintah pusat. Menurutnya, itu sudah terjadi dan ia berharap hal itu tidak menurunkan semangat guru.
"Terkait masalah penetapan sekolah penggerak kemarin yang akhirnya pemerintah pusat memberikan kita sanksi, hari ini kita putuskan jangan bicara itu lagi. Jangan melihat ke belakang, tetapi kita melihat ke depan. Kenapa? Karena kapan majunya mutu pendidikan kita kalau misalnya sesuatu hal yang sudah terjadi mau apa lagi," ucapnya.
Nober menjelaskan, Pansus juga bekerja selama satu bulan untuk melihat apakah betul-betul kinerja Pemerintah sesuai dengan yang direncanakan dari awal. Tentu ini menggunakan indikator-indikator.
"Pertama itu dengan menggunakan RPJJM kemudian Renstra dari masing-masing perangkat daerah. Dari Renstra itu kemudian dituangkan di dalam renja, kemudian hasil itu di dalam LKPD, LKPD masuk dalam KUA PPAS kemudian APBD nanti kita periksa apakah memang betul target, sasaran memang betul-betul ada kinerja. Tujuan dari itu semua supaya ada perbaikan," papar Nober.
Penulis: Nober Salamba
