Kamis, 07 Januari 2021 14:26

6.929 KK di Maluku Tenggara Bakal Terima Bansos Tunai, 167 Dianggap tak Valid

Kadinsos Malra Hendrikus.
Kadinsos Malra Hendrikus.

Data ini ada kurang lebih 167 KK yang diminta dari Kemensos untuk kita memverifikasi ulang datanya dari beberapa sisi diantaranya nama dan juga NIK karena tidak sesuai dengan data yang ada di Disdukcapil.

MALRA, PEDOMANMEDIA - Sebanyak 6.929 KK di Maluku Tenggara (Malra) bakal menerima bantuan sosial (Bansos) dari Kementerian Sosial (Kemensos). Sementara 167 keluarga lainnya dilaporkan tidak valid sesuai data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Maluku Tenggara.

“Tahun ini Kemensos telah menyurati seluruh pemerintah baik di provinsi maupun kabupaten untuk mengkroscek kedua data tersebut apakah masih valid ataukah tidak," kata Kepala Dinas (Kadis) Sosial Hendrikus.

"Karena berdasarkan usulan Surat Kepala Pusat Data dan Informasi Kemensos diikuti dengan surat Mensos 4 Januari 2021, maka Maluku Tenggara memiliki data penerima Bantuan Sosial Tunai sesuai data base dari Kemensos sebanyak 6.929 KK," tambahnya.

Baca Juga

Ia menjelaskan bahwa saat ini pihaknya tidak lagi melakukan pendataan kembali seperti tahun-tahun sebelumnya, karna pada tahun 2020 lalu datanya sudah diusulkan maka untuk penyaluran Bansos di tahun 2021 ini tetap mengacu dari database Kemensos.

“Data ini ada kurang lebih 167 KK yang diminta dari Kemensos untuk kita memverifikasi ulang datanya dari beberapa sisi diantaranya nama dan juga NIK karena tidak sesuai dengan data yang ada di Disdukcapil. Pada prinsipnya kita mengkroscek kembali dengan data capil sehingga benar datanya sama dengan capil kita," ujarnya.

Dijelaskan bahwa setelah melakukan perbandingan kedua data tersebut maka pada 1 januari 2021 Bupati Malra telah menerima Surat Pengesahan Data penerima Bantuan Sosial Tunai dari Kepala Pusat Data dan Informasi Kementrian Sosial.

“Berdasarkan hasil kroscek data tersebut kemudian pada 1 januari 2021 bapak bupati telah membalas surat dari kepala pusat data dan informasi Kemensos dimana itu adalah surat pengesahan tehadap data penerima Bansos tunai," jelasnya.

Dalam surat pengesahan itu diusulkan tiga penerimaan yaitu menetapkan usulan keluarga penerima Bansos tunai Kabupaten Malra. Dari data terpadu dan kesejahteraan sosial usulan dari Kementrian Sosial tersebut tercantum sebanyak 3.564 kelurga. Sedangkan data usulan keluarga penerima Bansos tunai ini diusulkan dari pemerintah (Pekerja sektor informal) terkait dampak pandemi Covid-19.

“Karena Covid, maka dari pemerintah daerah mengusulkan sebanyak 3.365 keluarga sehingga totalnya 6.929 keluarga secara online melalui sestim informasi kesejahteraan sosial. Setelah datanya diinput secara online masuk ke Pusat Data dan Informasi Kemensos maka dengan sendirinya datanya sudah valid di Kementrian Sosial," katanya.

Selain itu, terkait dengan penyaluranya sebagaimana disiarkan melaui TV dan dicanangkan langsung oleh Presiden, maka khusus di Malra belum mendapatkan surat resmi dari Kemensos.

"Jadi memang secara nasional sudah dicanangkan oleh bapak presiden dan dihadiri dari oleh video conferenve seluruh kepala daerah namun secara surat kami masih menunggu surat resmi dari Kemensos terkait penetapan penerima bantuan kepada 6.929 keluarga," tambahnya.

Sesuai video Conference yang disampaikan pada tanggal 4 januari 2021 mekanisme penyaluran masih sama dengan tahun 2020 dalam arti dari PT Pos Tual akan mengantarkan langsung kepada penerima di alamat masing-masing diantarkan secara langsung.

“Olehnya itu kami masih menunggu surat dari Kemensos maupun data by name by adress dari 6.929 ini kemudian kami akan berkoordinasi langsung dengan PT Pos Tual," pungkasnya.

 

Penulis: Daniel

Editor : Jusrianto
#Bansos Tunai #Kemensos RI #Dinsos Malra #Pemkab Malra
Berikan Komentar Anda