PDIP Sebut Kasus Harun Masiku 'Pesanan Sponsor', KPK Beri Balasan Menohok
Ia menegaskan tak benar adanya isu Hasto akan diganti dari jabatan Sekjen.
JAKARTA, PEDOMANMEDIA - Politisi senior PDIP, Komarudin Watubun menuding kasus Harun Masiku sebagai 'pesanan sponsor' yang ditujukan untuk menyerang PDIP. KPK menyatakan, narasi itu tidak dibangun di atas hukum.
"KPK bekerja bukan atas dasar pesanan. KPK bekerja di atas norma hukum," kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto saat dihubungi, Sabtu (29/6/2024).
Tessa menegaskan penyidik pasti akan mengklarifikasi pihak yang dinilai memiliki petunjuk akan keberadaan Harun Masiku. Tak hanya itu, penyidik juga berhak melakukan penyitaan untuk mendukung penelusuran kasus.
"Setiap pihak yang menurut Penyidik memiliki petunjuk untuk dapat memberi klarifikasi seputar perkara yang sedang ditangani, dapat dipanggil untuk dimintai keterangan," jelasnya.
"Termasuk dalam hal mendapatkan petunjuk melalui proses penyitaan baik dokumen, barang bukti elektronik, maupun lainnya," sambungnya.
Sebelumnya, Komarudin Watubun menepis isu pergantian Sekjen partai Hasto Kristiyanto di tengah pemeriksaan KPK sebagai saksi terkait buronan Harun Masiku. Komarudin justru menyoroti jika kasus Harun Masiku ini terkesan menyerang pribadi dan partai.
"Nggak ada, nggak ada (pergantian). Justru itu Pak Sekjen ini kan lagi di masalah yang sebenarnya kan, gimana ya. Urusan Harun Masiku itu orang sudah berapa lama, kemudian dari segi hitungan salah satu urusan begitu itu menyangkut kerugian negara kan," kata Komarudin kepada wartawan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (27/6/2024).
Komarudin mempertanyakan berapa kerugian negara dari kasus Harun Masiku. Ia menilai kasus tersebut digulirkan untuk menyerang PDI Perjuangan.
"Nah kira-kira urusan Masiku ini berapa sih kerugian negara, atau siapa yang rugi yang luar biasa di situ. Tapi ini kan terkesan serangan ke Sekjen, serangan ke partai kan, kelihatannya. Ada pesan sponsor kan, kelihatannya," kata dia.
Ia menegaskan tak benar adanya isu Hasto akan diganti dari jabatan Sekjen. Ia mengatakan struktur pengurus di PDIP hingga saat ini kompak.
"Nggak, siapa yang bilang diganti? Nggak ada. Mekanisme dan kalau tidak ikut mekanisme kongres, itu kewenangan prerogatif ketua umum, dan soal itu tanya ibu ketua umum, saya tidak punya kapasitas," ujar Komarudin.
"Dan struktur partai juga sampai hari ini tetap kompak, siap mengawal partai, mengawal ketua umum, mengawal Sekjen, dan simbol-simbol partai," imbuhnya.
