Top Sepekan: Bom Bunuh Diri Katedral Dirancang Sejak 6 Bulan, KPK Dalami PT Sabar Jaya

JAKARTA, PEDOMANMEDIA - Dalam sepekan, isu bom bunuh diri Gereja Katedral Makassar menempati berita top PEDOMANMEDIA. Lalu isu korupsi yang menjerat Nurdin Abdullah juga masih menempati rating cukup tinggi.

Dua berita ini menjadi Top Sepekan. Berikut kami mengulasnya kembali.

Densus 88 Antiteror Mabes Polri membeberkan fakta baru bom bunuh diri di Gereja Katedral Makassar. Hasil penangkapan 7 terduga teroris, terungkap bahwa teror Makassar sudah dirancang sejak enam bulan lalu.

"Teror ini dirancang di Kompleks Villa Mutiara. Ini bukan hanya melibatkan pasutri L dan YSF. Ada beberapa orang yang ikut terlibat merancang," terang Kabag Penum Divisi Humas Polri Kombes Ahmad Ramadhan, di Mabes Polri, Selasa (30/3/2021).

Dalam rangkaian penggerebekan, Polri sudah mengamankan 7 terduga teroris. 3 dari 7 itu disebut pernah berbaiat di Markas Front Pembela Islam (FPI).

Ahmad mengatakan, salah satu yang ikut merancang bom bunuh diri di Katedral adalah AS alias EKA alias AR. AS ikut melakukan survei lokasi pemboman.

Selain itu, ada terduga teroris lainnya yakni SAS. SAS juga pernah mengikuti baiat di markas FPI. SAS kata Ahmad, mengetahui persis rencana peledakan itu. Ia juga bagian dari perancang bersama AS dan pasangan suami istri, L dan YSF.

Lalu terduga berinisial R alias M. R ikut dalam rencana tersebut. Bahkan R terlibat melakukan survei untuk menentukan lokasi di mana bom akan diledakkan.

"R ikut dalam survei lokasi untuk menentukan lokasi pengeboman. Dia tahu betul di mana titiknya. Dia ikut bersama L," jelas Ahmad.

Sementara itu kasus korupsi yang menjerat Nurdin Abdullah telah didalami Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). KPK mendalami beberapa proyek infrastruktur yang tengah berjalan di Sulsel. Proyek itu masuk dalam dokumen yang disita pascapenangkapan Nurdin Abdullah.

Salah satunya adalah proyek penataan kota Makale yang menelan Rp9,8 miliar. Proyek yang dikerjakan oleh PT Sabar Jaya itu ditemukan keterkaitan dengan dokumen yang disita.

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengungkapkan, semua proyek yang terkait dengan Nurdin Abdullah masuk dalam atensi. Saat ini sedang didalami satu per satu.

"Sedang didalami semuanya. KPK pasti akan mencermati satu per satu. Karena memang ada beberapa proyek infrastruktur yang bermasalah di Sulsel," katanya.

Selain di Makale, di beberapa daerah juga masuk bidikan KPK. Seperti proyek pengembangan kota dan pedestarian di Tanjung Bunga Makassar, proyek jalan masuk bandara Bone serta proyek pengembangan pariwisata Bulukumba.

Proyek penataan kota Makale sendiri menelan anggaran Rp9,8 miliar. Proyek ini menuai banyak sorotan setelah pelaksanaannya tersendat. Diduga mengalami banyak masalah teknis.

Selain tersendat karena kondisi alam, dilaporkan minimnya sarana alat berat milik kontraktor membuat progres proyek juga menjadi lamban. Kabarnya, proyek ini salah satu yang mendapatkan atensi KPK usai Nurdin Abdullah ditangkap.

Alexander membenarkan, ada beberapa kontraktor yang terkait dengan dokumen NA. Saat ditanya apakah PT Sabar Jaya masuk daftar dokumen itu, ia enggan merincinya.

"Tunggu saja hasil penyelidikan. Pokoknya semua ditelusuri," imbuhnya.

Koordinator Badan Pekerja Komite Masyarakat Anti Korupsi (KMAK) Sulselbar Djusman AR mengatakan, semua proyek infrastruktur yang bergulir di bawah kepemimpinan Nurdin Abdullah ditelusuri KPK. Termasuk proyek penataan Kota Makale.

Proyek proyek itu masuk dalam bidikan KPK. Dari hasil penggeledahan dokumen di kantor Gubernur Sulsel, turut ditemukan berbagai dokumen janggal. Semua diduga merujuk pada proyek infrastruktur di berbagai daerah.

"Dengan adanya kasus kemarin itu sudah menjadi pintu masuk KPK untuk menyelidiki kasus-kasus dugaan korupsi yang ada di Sulsel. Termasuk juga yang ada di Toraja. Semuanya sudah jalan itulah gunanya penggeledahan kemarin," kata

Menurut Djusman, KPK bekerja dengan planning matang. Jadi setiap kasus akan ditelusuri dengan sangat detail. Jika ada kasus memiliki korelasi antara satu dengan yang lain, maka sudah pasti akan diangkat.

"Kita tunggu saja KPK bekerja. Karena sekarang proses hukum sedang berjalan," jelasnya.

Sebelumnya PPK proyek penataan Kota Makale, Gersoni mengaku tidak masalah jika proyek ini ikut diselidiki KPK. Ia bahkan menantang pihak-pihak yang menemukan ada kejanggalan untuk melaporkannya.

"Kalau memang ada yang mau lapor ke KPK silakan, lebih bagus lagi itu," katanya.

Gersoni tak menampik proyek tersebut tersendat. Menurutnya ada kendala teknis dari pihak kontraktor. Alat berat milik kontraktor kurang sehingga pengerjaannya belum rampung 100%.

"Jadi yang menjadi masalah alat berat kontraktornya yang kurang memadai sehingga proyeknya belum rampung 100%," bebernya.

Gersoni menjelaskan, proyek tersebut dikerjakan oleh PT Sabar Jaya. Anggarannya Rp9,8 miliar bersumber dari dana alokasi kasus (DAK) Tahun 2020.

Kata dia, sejauh ini anggaran telah cair 31% atau sekitar Rp3 miliar.