Minggu, 18 Oktober 2020 15:48

Begini Pembelaan Kepala UPTD di Dugaan Pungli Kanre Rong

Kepala UPTD Kanre Rong Muhammad Said.
Kepala UPTD Kanre Rong Muhammad Said.

Said mengatakan, PKL yang direlokasi dari pinggir jalan ke Kanre Rong memilih untuk menyewakan lapaknya ke orang lain. Alasannya, karena kawasan Kanre Rong sepi peminat.

MAKASSAR, PEDOMANMEDIA - Kepala UPTD Kuliner Kanre Rong Karebosi Muhammad Said mengatakan tidak pernah melakukan pungutan liar (Pungli) dalam bentuk sewa-menyewa lapak terhadap pedagang kaki lima (PKL). Ia mengaku hanya berusaha untuk mengembangkan kawasan kuliner Kanre Rong.

Tetapi berjalannya waktu, pedagang kaki lima yang direlokasi dari pinggir jalan ke Kanre Rong memilih untuk menyewakan lapak kepada orang lain.

Kata dia, mereka tidak memiliki biaya untuk dijadikan modal, sehingga memilih menyewakan lapak. Said bercerita, ramainya lapak yang ditempati PKL di Kanre Rong tidak semudah dengan kondisi sekarang ini.

Baca Juga

"Kita bayangkan untuk mencapai Keberhasilan tersebut, berbagai karakter PKL yang harus kita maklumi satu persatu, salah sedikit saja kami sebagai pengelola nyawa taruhannya, lalu kemudian setelah adanya tanda-tanda keberhasilan atas pengelolaan Kanre Rong ini, saya secara pribadi diserang oleh orang-orang yang tidak memahami bagaimana perjuangan untuk dapat dipercaya oleh PKL yang direlokasi ke kare Rong agar mau menempati lapak waktu itu," katanya, Minggu (18/10/2020).

Untuk memahami PKL yang direlokasi, kata Said, berbeda dengan situasi program lainnya, karena tidak sedikit cobaan yang diterima dari tuntutan PKL.

"Apalagi PKL tahap pertama yang memiliki Tanda Daftar Usaha (TDU) di Kanre Rong sama sekali tidak menghiraukan aturan main pengelola sesuai regulasi yang ada Namun demikian segala yang menjadi konsekuensi tugas kami sebagai pengelola harus mampu mengakomodir kepentingan-kepentingan PKL itu sendiri yang mau tidak mau, harus terakomodir dengan baik," jelasnya

Ia menceritakan, pada awal terbangunnya lapak Kanre Rong dua tahun lalu hampir tidak ada masyarakat atau PKL mau menempati lapak tersebut. Tapi pada akhirnya ada beberapa PKL yang mencoba berdagang, satu-persatu pedagang sudah menempati.

"Saat itu banyak yang mundur karena kurangnya pengunjung untuk berbelanja, dan akhirnya kebangkrutan PKL Kanre Rong satu persatu berjatuhan, sedangkan TDU-nya waktu itu masih berjalan, " urainya.

Namun karena TDU masih aktif, pengelola tetap berharap agar pedagang yang berhenti tetap berupaya untuk kembali berjualan di Kanre Rong. Karena waktu pertama kali dibentuknya lapak Kanre Rong saat itu, utamanya PKL yang direlokasi sebagian besar berdagang di beberapa badan jalan di kota makassar sangat mengganggu lalu lintas.

Dimana, saat direlokasi ke Kanre Rong, para PKL tidak semua merupakan pedagang makanan. Padahal di Kanre Rong prioritas adalah PKL makanan dan minuman, jadi otomatis ketika PKL yang tadinya memiliki usaha tempel ban, setelah di relokasi ke Kanre Rong, mereka beralih 100 persen ke jajanan makanan.

"Dari peralihan usaha PKL waktu itu, dimana hampir setiap bahan makanan yang tersimpan, terkadang busuk dengan sendirinya karena sedikitnya para pengunjung, dan bahkan banyak yang gulung tikar akibat situasi yang tidak menguntungkan waktu itu, sedangkan pada sisi lain, pemilik lapak yang telah terdaftar, masa penguasaannya hanya sebatas dua tahun, selanjutnya harus bermohon kembali kepada pemerintah kota makassar melalui UPTD, " ungkapnya.

Said mengklaim, pengelola Kanre Rong sangat banyak kebijakan-kebijakan yang dirasakan oleh PKL. Tetapi, sejumlah PKL yang tidak sanggup lagi dan sempat menyewakan lapaknya kepada pedagang lain.

"Jujur, saya memang ketahui hal itu terjadi, namun harus pula kita sadari secara kemanusiaan, kebijakan itu penting untuk diambil, agar semua lapak yang ada dapat beroperasi sebagaimana mestinya, untuk menumbuhkan usaha Kreatif PKL dan sekaligus mendukung pada sektor pariwisata salah satu program unggulan Pemerintah kota (Pemkot) Makassar," pungkasnya.

Sebelumnya, salah seorang pedagang berinisial Y yang  lama berjualan di kawasan kuliner Kanre Rong mengaku menyewa lapak dengan harga Rp8 Juta. YL menyebutkan bahwa dirinya menyewa lapak dari pihak pengelola bernama Muhammad Said.

“Saya tanya langsung ke pengelola bagaimana  untuk menyewa kios di sini, pengelola  sebutkan kios yang menghadap keluar itu Rp700 ribu dan yang menghadap kedalam itu Rp500 ribu per bulan,” kata Y belum lama ini.

Setelah itu, pengelola menunjukkan salah satu lapak kepada Y. Pihak pengelola kemudian menyebutkan bahwa lapak tersebut hanya bisa disewa per tahun.

“Awalnya dikasih Rp8,4 juta per tahun, katanya sekarang tidak ada lagi lapak yang di kontrakan perbulan. Terus ditawar Rp7 juta, tapi katanya tidak bisa karena sudah banyak orang yang mau ini tempat, tapi dealnya itu Rp8 juta,” ungkap Y.

Setelah kesepakatan terbangun untuk membayar Rp8 juta  sewa lapak dengan luas 2×2 meter itu, pun langsung memberikan uang tunai tersebut kepada Muhammad Said. Kala itu, Y sempat meminta tanda bukti penyewaan lapak kepada Muhammad Said, namun saat itu Muhammad Said mengatakan bahwa akan menyerahkan buktinya pada keesokan harinya.

“Saya langsung bayar ke Pak Said. Saya kasih uang Rp8 juta langsung dan besoknya itu saya diberikan kuitansi. Yang bertanda tangan di kuitansi itu bukan Pak Said, tapi atas nama NR,” aku YL.

Belakangan terungkap, ternyata lapak yang disewa oleh Y bukanlah milik pengelola kawasan kuliner Kanre Rong, melainkan milik seorang pedagang kaki lima yang pada Januari 2019 direlokasi ke kawasan kuliner itu. “Setelah beberapa hari berjualan saya baru tahu kalau ada pemilik pertamanya ini kios atas nama NR,” beber Y.

Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Makassar, Evi Aprialty mengatakan jumlah lapak di Kanre Rong saat ini berkisar 220 unit, dan diperuntukkan secara gratis bagi pedagang yang direlokasi dari pinggir jalan.

“Untuk pemungutan biaya tidak ada, karena belum ada retribusi di Kanre Rong, kecuali parkir. Sesuai isi Perda-nya itu gratis,” jelas Evi via telpon belum lama ini.

Ia mengatakan, adanya sewa-menyewa lapak itu dilakukan oleh pengguna lapak yang pertama atau orang yang namanya masuk dalam daftar waktu penyerahan lapak pertama yang direlokasi dari tiga Kecamatan.

“Mereka sudah lakukan sejak tahun 2019, sebelum saya kembali ke Dinas Koperasi. Nah inilah sehingga saya lakukan penertiban,” terang Evi.

Ia sempat menanyakan kepada pengguna pertama lapak, mengapa sampai ia tidak menggunakan lapaknya.

“Alasannya mereka tidak punya biaya untuk jualan,” ucap Evi.

Mengenai jika nantinya ditemukan bahwa pengelola yang justru menyewakan lapak di Kanre Rong, Evi dengan tegas katakan itu pelanggaran dan dirinya siap melaporkan langsung hal itu ke aparat penegak hukum untuk diproses karena telah bertentangan dengan Perda yang ada.

“Jadi pengelola dalam hal ini UPTD harusnya tidak ikut campur tangan soal itu. Kecuali teruntuk pemanfaatan lapak diantaranya mengatur tentang makanan jenis apa yang hendak dijual di lapak tersebut,” tegas Evi kala itu.

Penulis : Kheky
Editor : Jusrianto
#Dugaan Pungli #Kanre Rong #Sewa-menyewa
Berikan Komentar Anda
Epaper
Cover Epaper
Populer