Sudirman Turunkan Tim ke Bantaeng, Periksa 20 TKA China

MAKASSAR, PEDOMANMEDIA, - Kedatangan TKA China ke Makassar melalui Bandara Sultan Hasanuddin disikapi serius Plt Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman. Sudirman menginstruksikan Kepala Dinas Tenaga Kerja memeriksa izin para TKA itu.

“Kami telah memerintahkan Kadisnaker Provinsi Sulsel berkoordinasi dengan pihak Imigrasi untuk turun ke Bantaeng memeriksa perusahaan dan TKA yang datang termasuk syarat perijinan dari instansi terkait dari pemerintah pusat untuk tindak lanjut sesuai ketentuan,” ungkap Andi Sudirman, Senin 5 Juli 2021.

Lebih lanjut menurutnya, perizinan tenaga kerja asing selama bekerja di Indonesia harusnya merupakan kewenangan pemerintah pusat melalui Kementerian Ketenagakerjaan. Hanya saja menurutnya daerah diwajibkan untuk melakukan pengecekan izin dan dokumen lainnya bahkan bisa menindaki perusahaan yang bersangkutan jika tidak sesuai prosedur.

“Perizinan IMTA tentu dari pusat tapi kami daerah wajib mengecek dan kita bisa tindaki perusahaan bersangkutan jika tidak mengikuti prosedur yang ada”, ujarnya.

Sebanyak 20 tenaga kerja asing (TKA) asal China tiba di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin (Sulhas), di Kabupaten Maros, Sulsel menggunakan penerbangan domestik.

Diketahui TKA asal China yang akan bekerja di Smelter Bantaeng tersebut itu masuk ke Indonesia Sabtu (3/7/2021) saat pemerintah berlakukan PPKM darurat di tengah pandemi.

Berdasarkan data yang diterima, TKA China ini telah menjalani pemeriksaan swab PCR dan karantina di Jakarta, sehingga puluhan TKA itu bisa dapat melanjutkan perjalanan ke Bantaeng.

Kedatangan TKA China ini menuai kecaman berbagai kalangan. Pasalnya, mereka tiba saat PPKM darurat sedang diterapkan.

"Inikan mirip pembodohan. Kita dikungkung tapi yang dari luar negeri justru dibebaskan masuk. Inikan aneh," kata aktivis perempuan, Andi Tenri Farida, Senin (5/7/2021).

Menurut Tenri, sikap pemerintah bisa menimbulkan berbagai penafsiran. Bukan itu saja, masyarakat bisa semakin tidak percaya bahwa PPKM benar-benar ditempuh untuk menekan laju Corona.

"Masyarakat bisa berasumsi bahwa PPKM ini cuma bohong-bohongan. Buktinya WNA China nda dibatasi. Kalau ini yang muncul kan berbahaya. Masyarakat akan semakin abai dengan prokes dan tak peduli lagi aturan PPKM," jelasnya.

Padahal kata Tenri, masyarakat dan pemerintah saat ini sedang berjuang melawan Corona. Di Jawa diberlakukan PPKM darurat karena ledakan kasus yang sedang memuncak.

Senada dengan Tenri, sosiolog Parman Pardi mengatakan, pemerintah harusnya memiliki komitmen keadilan terhadap warganya. Tidak sekadar memenuhi hak hak asing yang memberi kontribusi finansial, tapi merusak tatanan yang dibangun.

"Mereka memberi kontribusi secara profit. Tapi efek sosialnya sangat rentan. Ini bisa membuat trust terhadap pemerintah menipis," tegasnya.

Menurut Parman, saat ini kondisi Pulau Jawa sudah pada tingkat paling buruk. Corona sedang berada di kurva tertinggi. Ia menyebut, dalam tiga pekan ke depan, kasus Corona akan mencapai puncaknya.

"Ini momentum paling kritis. Kalau dalam tiga pekan kita tidak mampu menekan laju kematian maka akan terjadi kondisi yang memuncak. Salah satu yang mestinya dilakukan adalah menutup interaksi luar negari," jelasnya.