Rabu, 15 September 2021 13:27

Pro-Kontra Pengembalian Dana Reses Legislator Bulukumba, Diduga Sudah ada Niat Korupsi

Gedung DPRD Bulukumba. (INT)
Gedung DPRD Bulukumba. (INT)

Saat ini Kejati Sulsel telah melakukan telaah atas laporan masyarakat atas kasus tersebut. Kasi C Bidang Intelijen Kejati Sulsel, Irwan Somba mengatakan dalam proses telaah, tentu tidak mudah. Pihaknya dituntut untuk melihat secara utuh laporan.

MAKASSAR, PEDOMANMEDIA - Pro dan kontra atas penggunaan dana reses 36 orang Anggota DPRD Bulukumba di masa pandemi Covid-19 terus bergulir. Pengembalian dana oleh mereka hingga Rp936 juta dianggap telah menutup celah pengusutan, sebab tidak ada lagi kerugian negara.

Namun meski demikian, Forum Advokasi Masyarakat Sipil (FAMS) menganggap kejadian belum bisa dianggap clear pasca pengembalian. Sebab diduga kuat ada niatan korup sejak awal.

Apalagi saat itu telah jelas kegiatan reses yang syarat dengan pengumpulan massa tidak boleh dilakukan mengingat masa itu masa awal pandemi Covid-19.

Baca Juga

"Ini kan yang jadi masalah. Jelas saja pandemi kok anggaran untuk reses dikeluarkan. Padahal reses ataupun kegiatan dengan pengumpulan massa tidak boleh dilakukan," tukas Uchiha Murata, Jendral Lapangan aksi FAMS beberapa waktu lalu di halaman Kejaksaan Tinggi Sulsel.

Menanggapi hal itu, Guru Besar Hukum Pidana Universitas Muslim Indonesia Prof Hambali Thalib menilai pengembalian kerugian negara memang telah diatur dalam pasal 4 Undang-undang Tipikor, dimana dikatakan pengembalian kerugian negara tidak menghapuskan pidana.

Hanya saja dalam kasus itu, penyelikan belum dilakukan sehingga memang bisa saja penyidik menganggap itu clear sebab tidak ada kerugian negara.

Namun diluar itu, mengingat niatan perbuatannya belum dibuktikan dan hal itu ternyata menjadi kecurigaan warga dalam hal ini LSM. Penyidik sebaiknya melakukan tahap klarifikasi.

"Yah tapi lagi-lagi itu tergantung keputusan penyidik, sebab pasti menangani perkara ada pertimbangan-pertimbangan yang menjadi hak mereka," ujarnya.

Namun di luar itu Kata Hambali, untuk membuktikan apakah ada niatan, tentu kasus ini bisa bermula dari menggali keterangan Sekertaris dewan.

"Reses kan adalah kegiatan mengumpulkan orang atau konstituen anggota DPRD untuk menyerap aspirasi. Tapi kalau sudah jelas aturannya bahwa reses dimasa pandemi dilarang. Tentu ditanyai dulu kenapa Sekwan ini mengeluarkan anggaran itu. Apakah resenya dilakukan dengan cara daring, atau apakah tujuan anggaran itu dan tentu saja apakah ada yang mendesak itu supaya dicairkan," terangnya.

Olehnya Guru besar Ilmu Hukum Pidana itu menjelaskan, masyarakat termasuk LSM memang memiliki hak untuk mencurigai hal itu dan penyidik yang mendapatkan laporan harus menjelaskan alasan, kalaupun kasus itu tidak bisa ditindaklanjuti ke penyidikan ataupun penyelidikan nantinya.

Sekedar diketahui sebelumnya Sekretaris Dewan DPRD Bulukumba, Abdul Rahman mengakui jika pada 2020 lalu pihaknya di Sekretariat DPRD Bulukumba memang membayarkan kegiatan anggota DPRD di luar sekretariat masing-masing untuk tiga kegiatan dengan total Rp26.700.000 atau Rp9.000.000 per kegiatan.

Hal itu kata Rahman lantaran para Anggota DPRD memang melakukan kegiatan diluar Sekretariat, seperti misalnya temu konstituen, kemudian kunjungan ke OPD atau kegiatan luar lainnya yang oleh Sekretariat dibayarkan Rp 9.000.000 per sekali pertemuan.

"Namun kita tidak bisa berbuat banyak (jika BPK menyatakan itu sebagai temuan) karena kita diatur dalam regulasi," ujarnya.

Olehnya kata Rahman, 36 Anggota DPRD Bulukumba kemudian melakukan pengembalian dengan total keseluruhan Rp 963 juta pada Mei 2021 lalu.

Sementara untuk empat lainnya, yakni pak Fahidin HDK, Juandy Tandean, Andi Soraya dan Pasakai lolos dari temuan, dikarenakan melakukan reses atau mengumpulkan banyak orang saat pembatasan belum diperketat.

Diketahui juga saat ini Kejati Sulsel telah melakukan telaah atas laporan masyarakat atas kasus tersebut. Kasi C Bidang Intelijen Kejati Sulsel, Irwan Somba mengatakan dalam proses telaah, tentu tidak mudah. Pihaknya dituntut untuk melihat secara utuh laporan. Terlebih dalam laporan kasus ini, kerugian negara sudah tidak ditemukan sebab telah ada pengembalian.

"Tapi kami akan telaah terlebih dahulu dan akan kami sampaikan hasilnya nanti," pungkas Irwan beberapa waktu lalu.

Penulis : Muh. Chaidir
Editor : Jusrianto
#Dana Reses Fiktif #DPRD Bulukumba #Kejati Sulsel
Berikan Komentar Anda
Epaper
Cover Epaper
Populer