Kamis, 21 Oktober 2021 17:54

KPK Hadirkan Saksi Terakhir, PH Nurdin: Belum Ada Bukti NA Terima Suap

Suasana sidang kasus Nurdin Abdullah, Kamis (21/10/2021).
Suasana sidang kasus Nurdin Abdullah, Kamis (21/10/2021).

PH NA akan menghadirkan sejumlah saksi. Rincinya, ada 4 saksi meringankan dan 1 saksi ahli.

MAKASSAR, PEDOMANMEDIA - Jaksa KPK menghadirkan saksi terakhir dalam sidang lanjutan Gubernur Sulsel nonaktif Nurdin Abdullah (NA), Kamis (21/10/2021). PH Nurdin mengklaim belum ada dakwaan yang bisa menjerat kliennya.

Saksi terakhir yang dihadirkan KPK adalah pegawai Badan Pertanahan Negara (BPN) Maros, A Aswad. JPU KPK menyebut, bahwa jumlah saksi yang dihadirkan itu sudah cukup.

"Untuk kasus ini, kami sudah yakin, kami sudah mulai menyusun analisanya hanya saja finalisasinya kan belakangan setelah mendengarkan keterangan Edy Rahmat sendiri dan Nurdin Abdullah," ujarnya siang tadi.

Baca Juga

Sementara itu, Penasilhat Hukum Nurdin Abdullah, Irwan Irawan mengklaim sejauh ini mampu mengungkap fakta persidangan. Berbagai dakwaan JPU KPK terhadap Gubernur Sulsel yang diberhentikan sementara tersebut berhasil dilemahkan.

"Kita tidak bisa menduga-duga, akan tetapi dari fakta persidangan yang ada kami berkeyakinan bahwa Nurdin Abdullah tidak pada posisi yang didakwakan oleh JPU KPK," kata PH NA, Irwan Irawan kepada awak media.

Dia pun dengan tegas mengatakan, bahwa sejauh ini belum ada bukti dan keterangan kuat yang menyebut keterlibatan NA dalam dugaan kasus suap dan gratifikasi lingkup Pemprov Sulsel.

Untuk menguatkannya, pihak PH akan menuangkan pandangannya melalui pledoi.

"Bahasa hukumnya, kami akan tuangkan dalam pledoi apa-apa dari kacamata kami, tentu berlandaskan dari fakta persidangan. Kita jabarkan bahwa klien kami (NA) tidak pada posisi yang didakwakan JPU," katanya.

Pada persidangan selanjutnya, pihak PH NA akan menghadirkan sejumlah saksi yang meringankan dan saksi ahli. Rincinya, ada 4 saksi meringankan dan 1 saksi ahli sehingga totalnya akan ada 5 saksi dari pihak PH.

Kemudian, Irwan kembali memperjelas mengenai status tanah NA yang membangun masjid di Dusun Arra, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Maros. Merujuk pada fatwa Majelis Ulama Indosia (MUI), kata dia, tanah tersebut sudah pasti wakaf.

"Di atas tanah tersebut sudah dibangun masjid itu tinggal persoalan teknis dan administrasi untuk dikatakan sebagai tanah wakaf. Statusnya tanah wakaf karena diperuntukan untuk warga sekitar bukan untuk pribadi Pak NA," terangnya.

Sekadar diketahui, JPU KPK menghadirkan satu saksi dalam sidang lanjutan Nurdin Abdullah, yakni karyawan BPN Maros, Aswad Irwan.

Tugasnya melakukan pengukuran dan pemetaan terhadap masjid yang dibangun oleh NA untuk warga di Dusun Arra, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Maros.

Penulis: Supriadi

Editor : Muh. Syakir
#Kasus Suap Nurdin Abdullah #KPK #Nurdin Abdullah
Berikan Komentar Anda