Soal Tender Proyek Perpustakaan di Torut, DPRD Desak Polres-Kejari Periksa Pokja ULP
DPRD mengingatkan Kabag ULP Torut Sutrisno agar jangan mau dikendalikan oleh siapapun.
TORUT, PEDOMANMEDIA - Ketua Komisi III DPRD Toraja Utara, Harun Rante Lembang mendesak aparat penegak hukum (APH) memeriksa Pokja ULP Pemkab Torut terkait tender proyek perpustakaan bernilai puluhan miliar. Tender proyek ini diduga bermasalah.
"Saya mendesak aparat penegak hukum dalam hal ini Polres dan Kejari agar mereka turun tangan memantau jalannya proses tender pada pembangunan proyek kantor perpustakaan yang nilainya sampai puluhan miliar. Jangan sampai isu-isu yang beredar bahwa ULP itu dikendalikan bupati, jangan sampai itu terjadi," kata Harun, Kamis (30/06/2022).
Tidak hanya itu Harun juga mengingatkan Kabag ULP Torut Sutrisno agar jangan mau dikendalikan oleh siapapun.
"Saya ingatkan ULP agar jangan mau dikendalikan untuk memenangkan salah satu oknum kontraktor karena risikonya besar," pesan Harun.
Harun juga mengaku dalam waktu dekat akan memanggil Pokja ULP.
"Ke depan kita bakal hearing (rapat dengar pendapat) itu ada apa sebenarnya di sana," keluhnya.
Sementara itu, salah satu oknum kontraktor yang enggan dimediakan namanya juga ikut tender proyek perpustakaan tersebut mengaku merasa dicurangi oleh Pokja ULP sehingga melakukan sanggahan langsung ke website aparat penegak hukum.
"Jadi begini pak, kalau kita bicara soal kelengkapan kami paling lengkap, namun di tengah jalannya proses tender tiba-tiba ada dua syarat tambahan menjelang pengumuman pemenang. Tapi memang dari awal sempat dilakukan tender ulang karena kami curiga Pokja ULP pusing dan nekat mau memenangkan salah satu perusahaan yang mau dipaksakan menang," ungkapnya.
"Kami juga dengar isu kalau ULP sudah diintervensi oleh Bupati, di setiap tender sudah ada semua perusahaan tertentu yang diarahkan jadi pemenang. Kalau itu benar bisa berbahaya karena nanti penegak hukum akan masuk mengusutnya," sambungnya.
Tidak hanya itu, kontraktor tersebut juga mengancam bakal mengawal tuntas masalah ini ke ranah hukum.
"Tunggu dalam waktu dekat saya akan laporkan ke aparat penegak hukum," tegasnya.
Kepala Bagian ULP Torut Sutrisno yang berusaha ditemui di kantornya namun menurut stafnya sudah beberapa hari tidak masuk kantor. Sutrisno juga sudah berusaha dihubungi via selulernya (telepon dan pesan Whatsapp), namun juga tak direspons.
Demikian juga Bupati Toraja Utara Yohanis Bassang yang dikonfirmasi lewat selulernya juga tak memberi respons.
Diketahui sebelumnya, tender proyek pembangunan perpustakaan sempat viral di media sosial yang diposting pemilik akun Sandabunga dengan tulisan "Pemenang tender pembangunan kantor perpustakaan Torut ternyata tidak memiliki SBU/Expired bahkan di web siki.pu.go.id tak ditemukan sedang mengajukan permohonan. Pokja Torut jangan mau ditumbalkan KPK mengawasi kalian. Yang juga miris adalah kepala ULPBJ nya juga tak bersertifikat," tulis Sandabunga.
