Diskominfo dan Kejari Enrekang Bahas Netralitas ASN di Pilkada
Padeli menyebut peran Dinas Kominfo sangat urgen dalam mensosialisasikan netralitas ASN, Kepala Desa, dan perangkatnya, serta pegawai BUMN dan BUMD
ENREKANG, PEDOMANMEDIA - Kepala Dinas Kominfo dan Statistik (Kadis Kominfo) Kabupaten Enrekang, Hasbar berkunjung ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Enrekang. Mereka membahas netralitas ASN, Kepala Desa, dan pegawai BUMN dan BUMD pada Pilkada 2024.
"Sebagai bagian dari Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) kita ingin menegaskan netralitas adalah harga mati yang tidak bisa ditawar," jelas Kepala Kejaksaan Negeri Enrekang, Padeli, Kamis (01/08/2024).
Padeli membahas publikasi dan sosialisasi netralitas Aparat Sipil Negara (ASN). Ia juga menegaskan bahwa peran Dinas Kominfo sangat urgen dalam mensosialisasikan netralitas ASN, Kepala Desa, dan perangkatnya, serta pegawai BUMN dan BUMD.
"Sebagai bagian dari Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) kita ingin menegaskan netralitas adalah harga mati yang tidak bisa ditawar," jelas Padeli.
Ia menambahkan jika ada yang memenuhi unsur pelanggaran, akan diproses dengan prinsip zero tolerance. Padeli telah memerintahkan jajarannya dalam Sentra Gakkumdu agar bekerja cepat, tepat, dan akurat dengan data faktual, sehingga pimpinan dapat mengambil langkah-langkah strategis dan antisipatif ketika ada permasalahan di lapangan
Padeli juga mengajak masyarakat menggunakan hak pilih mereka, memilih dengan hati nurani pemimpin yang punya visi misi dan program pembangunan menuju visi Indonesia Emas 2045.
Sementara itu Kadis Kominfo Enrekang, Hasbar mengapresiasi dukungan Kejaksaan dalam memastikan tegaknya netralitas ASN. Kominfo juga siap aktif dalam penyebarluasan informasi terkait netralitas.
"Netralitas, sebagai prinsip dasar penyelenggara negara, harus dijunjung tinggi untuk memastikan Pilkada dapat berjalan secara demokratis dan bebas dari intervensi pihak manapun," tegas Hasbar.
