Senin, 13 September 2021 22:01

Terkait Tudingan Reses Fiktif, Sekwan Malah Beber Kelakuan Anggota DPRD Bulukumba

Sekretaris Dewan DPRD Bulukumba Abdul Rahman (ist/ful)
Sekretaris Dewan DPRD Bulukumba Abdul Rahman (ist/ful)

Pada 2020 Sekretariat DPRD Bulukumba memang membayarkan kegiatan anggota DPRD di luar sekretariat masing-masing untuk tiga kegiatan dengan total Rp 26.700.000 atau Rp 9.000.000 per kegiatan.

BULUKUMBA, PEDOMANMEDIA - Sekretaris DPRD Bulukumba, Abdul Rahman angkat bicara terkait tudingan Reses fiktif oleh para Anggota DPRD Bulukumba Tahun Anggaran 2020 oleh para pengunjuk rasa dari Forum Advokasi Masyarakat Sipil (FAMS), Senin (13/9/2021).

Menurutnya ada pengertian berbeda antara BPK dan DPRD mengenai Reses. Sehingga terkait temuan itu 36 Anggota DPRD akhirnya melakukan pengembalian pada Mei 2021 lalu.

"Jadi ada pengertian yang berbeda antara BPK dan DPRD mengenai reses," ujarnya Plt Sekretaris Dewan, Abdul Rahman kepada awak media baru-baru ini.

Baca Juga

BPK kata dia menafsirkan Reses adalah mengumpulkan banyak orang, sementara pihak DPRD mengartikan reses adalah semua kegiatan diluar DPRD.

Lebih lanjut menurut Rahman, pada 2020 lalu reses anggota DPRD terbagi dalam tiga masa sidang, yakni sisa Perhitungan (Silpa), APBD pokok dan Perubahan. "Jadi setiap empat bulan sekali ada reses," ujarnya.

Kendati begitu, pembelaan Rahman nyatanya tidak berpengaruh pada sikap BPK. Pasalnya 36 Anggota DPRD Bulukumba beramai-ramai melakukan pengembalian atas temuan BPK tersebut.

Rahman sendiri tak menampik hal itu, dimana kata Dia, 36 Anggota DPRD Bulukumba memang pada Mei lalu sudah melakukan pengembalian dengan total Rp 963 juta.

Tidak hanya itu, Dia bahkan mengakui jika 2020 lalu pihaknya di Sekretariat DPRD Bulukumba memang membayarkan kegiatan anggota DPRD di luar sekretariat masing-masing untuk tiga kegiatan dengan total Rp 26.700.000 atau Rp 9.000.000 per kegiatan.

Hal itu kata Rahman lantaran para Anggota DPRD memang melakukan kegiatan diluar Sekretariat, seperti misalnya temu konstituen, kemudian kunjungan ke OPD atau kegiatan luar lainnya yang oleh Sekretariat dibayarkan Rp 9.000.000 per sekali pertemuan.

"Namun kita tidak bisa berbuat banyak karena kita diatur dalam regulasi," ujarnya.

Olehnya kata Rahman, 36 Anggota DPRD Bulukumba kemudian melakukan pengembalian dengan total keseluruhan Rp 963 juta pada Mei 2021 lalu.

Sementara untuk empat lainnya, yakni pak Fahidin HDK, Juandy Tandean, Andi Soraya dan Pasakai lolos dari temuan, dikarenakan melakukan reses atau mengumpulkan banyak orang saat pembatasan belum diperketat.

Sementara itu Kasubag Perundang-Undangan DPRD Bulukumba, Irvan Handy mengatakan, jika pembiayaan reses tergabung dalam dua mata anggaran pada satu kegiatan.

Di mana anggaran reses katanya, melekat pada sekretariat DPRD memfasilitasi kegiatan seperti tenda, sound sistem, makan minum dan sebagainya dengan total anggaran sekitar Rp 11 juta.

Serta tunjangan anggota dewan yang secara otomatis masuk dalam rekening pribadi masing-masing, pasca reses dilaksanakan Rp 9.000.000.

Hal itu diatur dalam PP nomor 18 tahun 2017, Tentang Hak Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD.

Sebelumnya dikabarkan FAMN melakukan aksi unjuk rasa di Kantor Kejati Sulsel dan mendesak agar penyidik Kejati mengusut dugaan korupsi reses fiktif DPRD Bulukumba.

Jendral Lapangan unjuk rasa tersebut, Uciha Murata dalam orasinya di Kantor Kejati Sulsel menilai, anggota DPRD Bulukumba diduga dengan sengaja melaporkan reses fiktif. Padahal kata Dia, kegiatan reses dimasa pandemi tidak dibolehkan.

"Masa pandemi sudah dimulai sejak 2020 hingga sekarang. Dan karena itu hampir semua reses atau temu konstituen diminta untuk tidak digelar para Anggota DPRD. Namun anehnya ternyata dalam laporan keuangan Kesekretariatan DPRD Bulukumba ada reses yang dilakukan dan belakangan diduga fiktif," ujarnya dalam orasinya.

Lebih jauh menurut Uciha Murata, setelah sekretariat DPRD mencairkan dana reses, BPK sesuai audit keuangan menjadikan itu sebagai temuan. Sebab reses dimasa pandemi memang tidak dibolehkan untuk digelar.

Selanjutnya atas temuan itu, anggota DPRD Bulukumba kemudian ramai-ramai melakukan pengembalian. Padahal pengembalian kerugian keuangan negara tidak menghapuskan pidana, sesuai pasal 4 UU 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi dinyatakan pengembalian kerugian negara tidak menghapuskan pidana pelaku tindak Pidana korupsi.

"Inikan sudah ada niatan. Jelas-jelas reses dilarang kala itu. Malah ada pencairan. Inikan sudah ada perbuatan sehingga walaupun misalnya para anggota DPRD ini sudah mengembalikan kerugian negara. Tapi tindak pidananya tidak bisa dihapuskan," terangnya.

Olehnya mendapati kondisi itu, FAMS meminta bahkan mendesak Kejaksaan harus turun tangan mengusut pidana korupsi para wakil rakyat di Bulukumba tersebut.

 

Penulis : Saiful
Editor : Muh. Chaidir
#Reses Fiktif #Anggota DPRD Bulukumba #Sekwan DPRD Bulukumba #Kejati Sulsel
Berikan Komentar Anda
Epaper
Cover Epaper
Populer