Minggu, 07 November 2021 17:30

TOP SEPEKAN: NA Sebut Rp1,6 M Diserahkan ke Kr Lompo, Lisna Warga Toraja Mencari Keadilan

Sidang lanjutan kasus suap Nurdin Abdullah di PN Makassar.
Sidang lanjutan kasus suap Nurdin Abdullah di PN Makassar.

Kasus suap Nurdin Abdullah kembali menempati rating teratas TOP SEPEKAN PEDOMANMEDIA. Disusul kasus Lisna yang mencari keadilan di Manokwari

MAKASSAR, PEDOMANMEDIA - Sidang kasus Gubernur Sulsel nonaktif, Nurdin Abdullah kembali menempati rating teratas TOP SEPEKAN PEDOMANMEDIA, pekan ini. Kabar ini menjadi yang terpopuler dalam dua hari.

Respons publik cukup tinggi atas pengakuan terbuka NA bahwa ia menerima Rp1,6 miliar dari pengusaha. Namun uang itu ia diserahkan ke Karaeng Lompo untuk biaya Pilkada Bulukumba.

Selain kasus NA, kasus Lisna Boroallo, warga Toraja yang mencari keadilan di Manokwari atas kematian putranya juga menempati rating tinggi di PEDOMANMEDIA dalam sepekan.

Baca Juga

Kami mengulasnya kembali untuk pembaca.

Nurdin Abdullah mengakui menerima uang Rp1,6 miliar dari Agung Sucipto. Namun uang itu ia serahkan ke Karaeng Lompo untuk biaya Pilkada Bulukumba.

Hal itu diakui Nurdin pada persidangan lanjutan di Pengadilan Negeri Makassar, Kamis (4/11/2021).

Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (JPU KPK) Ronald Worotikan mencerca pertanyaan terkait bagaimana kronologi pemberian uang milik Anggu kepada NA.

Dalam persidangan itu, Nurdin Abdullah mengaku, kalau Anggu pernah datang ke Rumah Jabatan Gubernur Sulsel Jl Sungai Tangka Makassar pertengahan 2020 lalu dengan membawa SGD 150 ribu.

"Beliau (Anggu) punya inisiasi sendiri mau bertemu, mau bicarakan Pilkada. Dia tanyakan siapa yang akan kita dukung di 12 kabupaten/kota," kata Nurdin Abdullah menirukan Anggu pada sidang virtual itu

Usai ketemu di rujab, lanjut Nurdin, akhirnya membahas soal Pilkada Bulukumba.

Seperti diketahui sebelumnya Nurdin Abdullah telah meminta Karaeng Lompo alias Andi Makkasau maju sebagai Calon Wakil Bupati Bulukumba mendampingi Tommy Satria.

Sehingga Nurdin mengaku jika dirinya harus bertanggung jawab untuk mencarikan partai pengusung

"Saya memang minta Karaeng Lompo untuk maju dengan Pak Anggu ini yang jadi sponsornya. Kebetulan istri Karaeng Lompo ini kan sepupu satu kali saya," ungkap NA.

"Jadi uang dari Aggu itu nanti kita diperuntukkan membayar saksi partai dan biaya pemenangan," sambungnya

Nurdin juga menyebut jika Istri Karaeng Lompo setiap malam nangis di rumahnya lantaran kebutuhan partai yang harus diselesaikan.

"Itu kan PDIP, PBB dan PKB. Biasanya kan ada uang saksi jadi harus disetor di awal, disitu pasti harus ada uang," katanya.

Tak sampai di situ JPU kembali mempertanyakan, bila uang tersebut untuk Karaeng Lompo, kenapa diserahkan kepada NA.

Kemudian, NA mengaku jika awalnya menolak uang tersebut. Dia hanya meminta agar Anggu saja yang menyerahkannya secara langsung ke pasangan calon, yakni Karaeng Lompo.

Namun, kata Nurdin, Anggu memaksa agar NA saja yang menyerahkannya. Alasannya agar paslon merasa punya utang budi ke dirinya.

"Tapi biasa lah. Karena mereka pengusaha, mau cari nama ke Gubernur jadi dia bilang nanti 2024 mereka juga utang budi," kata NA.

"Jadi kami lama berdebat. Saya bilang you saja yang menyerahkan, tapi dia bilang enggak, bapak saja yang serahkan," tambahnya.

Lanjut JPU menanyakan terkait soal utang budi yang dimaksud itu apa?

Nurdin pun menjawab jika utang budi itu ada dua yang pertama untuk Anggu agar pekerjaannya di Bulukumba bisa terjaga.

"Kemudian ketika paslon ini terpilih pada saat saya maju lagi dua periode, mereka bisa membantu untuk kemenangan di Bulkum. Tapi ini hanya persepsi saya," jelasnya.

Usai menerima uang itu, NA mengaku langsung menyerahkannya ke Karaeng Lompo saat itu juga. Uang itu diserahkan di rujab.

"Saya yakin, saya sudah serahkan itu uangnya karena uang itu hanya numpang lewat saja, ke saya," katanya.

"Tapi sayangnya dia (Karaeng Lompo) ini tidak mau akui semua. Jadi, uang itu untuk saksi, biaya pemenangan dan sebagainya," terang NA.

Kapolda Papua Barat Diminta Turun Tangan

Kuasa hukum Lisna Boroallo, Cristian Warinussy mendesak Kapolda Papua Barat Irjen Pol Tornagogo Sihombing turun tangan dalam kasus laka maut yang menewaskan Marchxellon Vitra Jaya. Ia menilai penyelidikan kasus ini tak memenuhi rasa keadilan.

"Karena itu kami minta Kapolda segera memerintahkan Kapolres Manokwari melalui Kepala Satuan Lalulintas (Kasat Lantas) agar menindaklanjuti proses hukum terhadap Laporan Polisi Nomor : LP/A/575/X/2021/SPKT/Satlantas/Res.Manokwar/Papua Barat, tanggal 9 Oktober 2021 tentang Kecelakaan Lalulintas. Sesuai ketentuan hukum yang berlaku di dalam UU RI No.8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), maka selaku penyidik, Kapolres Manokwari dan jajarannya satlantasnya memiliki wewenang untuk menindaklanjuti perkara ini secara hukum," tandas Warinussy, dalam keterangannya, Jumat (5/11/2021).

Menurut Warinussy, banyak kejanggalan dalam peristiwa itu. Kliennya telah melaporkan banyak fakta di TKP.

Salah satunya kata Warinussy, saat kejadian hanya ada korban dan terduga insiden lakalantas atas nama Prada Fredrik Edward Afasedanya di TKP. Prada Frederik diduga sebagai lawan tabrakan Vitra.

Yang lebih mengherankan, lanjut dia, sepeda motor milik korban yaitu Kawasaki KLX Warna Hitam hijau justru ditemukan berserakan. Bodi sepeda motor dan kaca spion maupun spedometer dan tangki minyaknya tidak berada di satu lokasi. Melainkan terkesan berantakan.

"Inilah yang menimbulkan dugaan kalau korban setelah insiden laka lantas tersebut diduga dianiaya. Kuat dugaan karena terduga pelaku yang anggota TNI tersebut dalam kondisi mabuk," terang Warinussy.

Ia mengatakan, usai tabrakan ada seorang anggota TNI lain diduga Intel POM berada di lokasi. Ia sempat menyelamatkan rekannya, Prada Frederik dan membawanya ke rumah sakit.

Sementara di saat bersamaan korban dan kondisi sekarat di TKP.

"Untuk itu demi terpenuhinya rasa keadilan bagi klien kami saudari Lisna Boroallo dan keluarganya, kami mohon perkara ini dapat diungkapkan menurut hukum," tandas Warinussy

Sehari sebelumnya Lisna Boroallo sempat dipertemukan dengan keluarga TNI yang bertabrakan sengan Vitra. Namun pertemuan itu menemui jalan buntu.

Lisna mengaku pertemuan tersebut bukannya menemui titik terang. Justru membuatnya meradang. Keterangan yang disampaikan oleh salah satu anggota Satlantas, Slamet Prams ia duga hasil rekayasa.

"Yang disampaikan polisi itu kronologinya semua terkesan rekayasa. Karena polisi menyampaikan saat kejadian tidak ada yang melihat. Terus polisi tahu dari mana kronologi kejadiannya?," ujar Lisna.

Lisna mempertanyakan, jika tak ada saksi mata, lantas hasil olah TKP yang dilakukan untuk jadi petunjuk penyelidikan berdasarkan apa? Sementara kronologi yang disampaikan pun berbeda dengan keterangan beberapa saksi.

Lisna menyesalkan kinerja polisi yang tidak secepatnya melakukan olah TKP saat kejadian. Olah TKP baru dilakukan beberapa hari kemudian setelah kejadian.

Lisna juga kecewa karena polisi menutupi keterlibatan oknum TNI dalam tabrakan itu. Padahal, oknum tersebut jelas terlibat dan dia dalam pengaruh alkohol.

Lengkapnya lagi, polisi tidak melaporkan oknum tentara tersebut ke pihak POM TNI.

Kemudian tidak ada hasil visum. Polisi kata Lisna, malah berani menyimpulkan jika luka yang terdapat pada tubuh korban itu murni lakalantas.

"Saya sendiri meminta visum waktu itu tapi tidak dilayani. Kasian saya berdiri di depan jenazah anak saya dalam keadaan tanpa busana hanya untuk meminta visum selama hampir 5 jam. Tapi mereka tidak mau," ucap Lisna dengan Isak tangis.

Penulis : Supriadi - Hasan
Editor : Muh. Syakir
#Top Sepekan #Kasus Suap Nurdin Abdullah #Lisna Boroallo
Berikan Komentar Anda
Epaper
Cover Epaper
Populer