Toraja Utara tak Kebagian Proyek Jalan dari Pemprov Sulsel, ke Mana Yosia Rinto Kadang?

MAKASSAR, PEDOMANMEDIA - DPRD Sulsel mengeritik kebijakan Gubernur Andi Sudirman Sulaiman di sektor infrastruktur. Sudirman dinilai tidak adil dalam penyebaran anggaran proyek multiyears preservasi jalan yang nilainya menyentuh Rp2,45 triliun.

Pasalnya, anggaran ini hanya meng-cover 8 daerah. Sejumlah daerah seperti Luwu Raya dan Toraja Utara sama sekali tak kebagian.

Aktivis Sulsel, Mulyadi mengatakan, Pemprov dan DPRD bertanggung jawab atas ketimpangan itu, Mulyadi menyesalkan anggota DPRD Sulsel dari Dapil Luwu Raya dan Toraja yang justru tidak bisa memperjuangkan daerahnya.

"Dapil Toraja misalnya di sana kan ada

Yosia Rinto Kadang yang duduk di Komisi D DPRD Sulsel. Dia membidangi pembangunan/infrastruktur jalan. Saya heran, kok dia tidak memperjuangkan Toraja," ujar Mulyadi, Selasa (12/8/2025).

Menurut Mulyadi, Yosia Rinto Kadang punya kapasitas di DPRD. Dia duduk di komisi yang membidangi infrastruktur.

Seharusnya, kata Mul, dia memproteksi anggaran preservasi itu untuk Toraja.

"Kan jadi rancu, anggaran Rp2,3 triliun, tapi sama sekali tak ada yang dialokasikan ke Toraja Utara. Lantas Pak Yosia ini kerja apa di DPRD," ketus Mulyadi.

Muyadi menilai, Yosia tak berjuang optimal untuk Toraja.

"Patut dipertanyakan komitmennya sebagai perwakilan rakyat Toraja. Anda ke mana saja. Masa Anda membiarkan ketidakadilan ini," timpal Mul.

Yosia Rinto Kadang adalah mantan Wakil Bupati Toraja Utara. Ia maju pada Pileg 2025 melalui Dapil 10 Sulsel (Tana Toraja dan Toraja Utara).

Dikatakan Mul, sebagai mantan Wabup Torut, Yosia tahu benar kondisi infrastruktur di daerah itu. Toraja memiliki beban infrastruktur yang cukup komplek.

Sejumlah ruas jalan penghubung antarwilayah rusak parah. Keterbatasan APBD membuat peningkatan jalan sulit dilakukan pemda.

Yosia Rinto Kadang yang berusaha dikonfirmasi tak memberi respons. PEDOMANMEDIA mencoba menanyakan sikap Yosia terhadap kebijakan anggaran ini via pesan WhatApp namun tak dijawab.

Pemprov Tak Adil

Kebijakan pembangunan infrastruktur jalan senilai Rp2,3 triliun yang dicanangkan di era Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menuai kritikan. Kritikan itu dilayangkan Komisi D DPRD Sulsel dalam rapat bersama Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi serta Bappelitbangda Pemprov Sulsel, Senin (11/8/2025).

Pasalnya, lima paket proyek multiyears preservasi jalan dengan anggaran mencapai Rp2,45 triliun dari APBD Sulsel tersebut sama sekali tidak menyentuh wilayah Luwu Raya. Bahkan, Kabupaten Toraja Utara sama sekali tidak kebagian program tersebut.

Sementara itu, daerah yang mendapat kucuran anggaran terbagi dalam lima paket pekerjaan. Paket 1 mencakup perbaikan ruas di Kota Makassar, Gowa, Sinjai, dan Bulukumba dengan anggaran Rp539,25 miliar. 

Paket 2 menggarap ruas di Gowa, Makassar, Takalar, dan Jeneponto senilai Rp292,43 miliar. Paket 3 mencakup wilayah Pinrang, Enrekang, Sidrap, Soppeng, Barru, dan Tana Toraja dengan anggaran Rp528,94 miliar. 

Paket 4 meliputi Barru, Soppeng, Wajo, dan Bone dengan anggaran Rp681,75 miliar. Terakhir, paket 5 menangani ruas di Bone, Soppeng, Pangkep, dan Barru senilai Rp417,70 miliar.

Ketua Komisi D DPRD Sulsel, Kadir Halid, mengungkapkan bahwa keputusan tersebut menciptakan ketimpangan pembangunan antarwilayah.

“Saya melihat ini tidak adil. Dari 24 kabupaten/kota di Sulsel, ada delapan daerah yang sama sekali tidak mendapat bagian," kata Kadir Halid. 

Termasuk seluruh Luwu Raya, Toraja Utara, Bantaeng, Selayar, dan Kabupaten Maros, juga tidak mendapat bantuan. Kadir menilai, jika berbicara soal pemerataan, maka seluruh daerah seharusnya mendapat bagian. 

Menurutnya, dana yang mencapai Rp2,3 triliun itu adalah uang rakyat, sehingga tidak boleh ada wilayah yang dianaktirikan.

"Inilah yang disebut tidak adanya keadilan," ucapnya.

Nada kekecewaan yang lebih keras datang dari legislator Fraksi PDIP, Esra Lamban.

Legislator asal Dapil Luwu Raya dan Toraja itu mempertanyakan dasar pemerintah provinsi mengabaikan wilayahnya dalam daftar penerima proyek multiyears

“Tolong jelaskan, supaya saya bisa jawab masyarakat ketika mereka bertanya. Masa sampai hati bapak/ibu menyusun perencanaan tanpa memasukkan Luwu Raya dan Toraja? Uang Rp100 ribu saja bisa dibagi-bagi, apalagi ini triliunan. Kok bisa tega,” ucap Esra.

Ia menegaskan bahwa kondisi jalan di Luwu Raya dan Toraja tidak kalah memprihatinkan dibanding daerah yang masuk daftar prioritas.

“Kami juga punya ruas-ruas jalan yang rusak parah, yang butuh segera diperbaiki. Jangan tunggu Inpres atau APBN turun, yang belum tentu kapan cairnya. Kalau menunggu itu, masyarakat kami keburu terus jadi korban di jalan,” tambah Esra.

Firmina Talulembang Angkat Suara

Anggota DPRD Sulawesi Selatan, Firmina Talulembang ikut angkat suara terkait Toraja Utara yang tak tersentuh anggaran infrastruktur dari Pemprov Sulsel. Firmina menilai, Pemprov telah membuat jurang ketidakadilan antardaerah kian lebar.

"Asas pemerataannya di mana? Ini betul-betul ketimpangan. Kami merasa Toraja dianaktirikan. Apakah Toraja mau dikeluarkan dari Sulsel," ketus Firmina dalam rapat kerja rancangan perubahan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2025 dan rancangan KUA-PPAS 2026 di Gedung DPRD Sulsel, Senin (11/8/2025).

Firmina menyebutkan, di Toraja masih terdapat banyak wilayah terisolasi. Wilayah itu sulit dijangkau karena kondisi infrastrukturnya yang tertinggal.

Salah satunya wilayah Simbuang-Mappak. Simbuang-Mappak adalah daerah paling terisolir di Kabupaten Tana Toraja dan membutuhkan perhatian serius pemerintah.

"Ini Simbuang-Mappak butuh perhatian serius. Masyarakat di sana terisolasi. Dulu Andi Sudirman waktu masih wakil gubernur pernah berkunjung ke sana. Beliau tahu seperti apa kondisi jalannya. Mudah-mudahan Pak Gubernur terketuk hatinya untuk memperbaiki jalan tersebut, karena itu jalan provinsi,” ujarnya.

Menanggapi hal itu, Sekretaris Daerah (Sekprov) Sulsel, Jufri Rahman, berjanji akan menyampaikan masukan Firmina kepada Gubernur Andi Sudirman Sulaiman.

“Kami akan laporkan ke Gubernur. Kami ini hanya operator. Prinsip keadilan harus ada di pemerintahan,” kata Jufri.

Ia juga memahami kekuatan aspirasi yang disampaikan Firmina.

“Saya tahu betul suara Ibu Firmina itu dari hati nurani yang sudah lama dipendam. Saya paham, karena pernah menjadi Pj Bupati Tana Toraja. Kalau orang Toraja sudah bicara, itu sudah tidak bisa lagi ditahan,” pungkasnya.