Senin, 13 September 2021 18:12

Forum Advokasi Masyarakat Sipil Desak Kejati Sulsel Usut Reses Fiktif DPRD Bulukumba

Aksi unjuk rasa FAMN menuntut dan mendesak Kejati Sulsel mengusut dan memeriksa Anggota DPRD Bulukumba yang diduga melakukan reses fiktif (ist)
Aksi unjuk rasa FAMN menuntut dan mendesak Kejati Sulsel mengusut dan memeriksa Anggota DPRD Bulukumba yang diduga melakukan reses fiktif (ist)

Masa pandemi sudah dimulai sejak 2020 hingga sekarang. Dan karena itu hampir semua reses atau temu konstituen diminta untuk tidak digelar para Anggota DPRD. Namun anehnya ternyata dalam laporan keuangan Kesekretariatan DPRD Bulukumba ada reses yang dilakukan dan belakangan diduga fiktif

MAKASSAR, PEDOMANMEDIA - Forum Advokasi Masyarakat Sipil Sulsel (FAMS) mendesak Kejaksaan Tinggi Sulsel memanggil 40 anggota DPRD Kabupaten Bulukumba atas dugaan reses fiktif tahun anggaran 2020.

Hal itu dilakukan dalam unjuk rasa yang dilakukan para anggota FAMS di Kantor Kejati Sulsel, Jalan Urip Sumoharjo siang tadi, Senin (13/9/2021).

Jendral Lapangan unjuk rasa tersebut, Uciha Murata dalam orasinya di Kantor Kejati Sulsel menilai, anggota DPRD Bulukumba diduga dengan sengaja melaporkan reses fiktif. Padahal kata Dia, kegiatan temu konstituen dimasa pandemi tidak dibolehkan.

Baca Juga

"Masa pandemi sudah dimulai sejak 2020 hingga sekarang. Dan karena itu hampir semua reses atau temu konstituen diminta untuk tidak digelar para Anggota DPRD. Namun anehnya ternyata dalam laporan keuangan Kesekretariatan DPRD Bulukumba ada reses yang dilakukan dan belakangan diduga fiktif," ujarnya dalam orasinya.

Lebih jauh menurut Uciha Murata hasil investigasi internal BPK ternyata mendapat temuan tersebut. Ada pencairan anggaran reses oleh sejumlah anggota DPRD tahun anggaran 2020. Padahal reses diketahui dilarang untuk digelar.

Olehnya meski BPK sudah merekomendasikan pengembalian kerugian keuangan negara, namun kata Uchiha, sesuai dengan pasal 4 UU 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi dinyatakan pengembalian kerugian negara tidak menghapuskan pidana pelaku tindak Pidana korupsi.

"Inikan sudah ada niatan. Jelas-jelas reses dilarang kala itu. Malah ada pencairan. Inikan sudah ada perbuatan sehingga walaupun misalnya para anggota DPRD ini sudah mengembalikan kerugian negara. Tapi tindak pidananya tidak bisa dihapuskan," terangnya.

Olehnya mendapati kondisi itu, FAMS meminta bahkan mendesak Kejaksaan harus turun tangan mengusut pidana korupsi para wakil rakyat di Bulukumba.

Hanya saja, kata Uchiha Kejati belakangan belum memberikan jawaban atas laporan FAMS yang sudah dilaporkan pekan lalu.

"Karenanya hari ini kami kembali datang ke Kejati untuk menagih jawaban atas laporan kami. Kami mendesak agar kasus itu segera ditindaklanjuti. Panggil semua Anggota DPRD Bulukumba yang terlibat yang menggunakan uang reses itu. Periksa sebab besar dugaan uang reses itu masuk ke kantong pribadi mereka," pungkasnya.

Sementara itu, Irwan yang tidak lain merupakan salah satu kepala seksi di bidang Intelijen Kejati Sulsel mengatakan, dugaan kasus reses fiktif DPRD Bulukumba sementara proses telaah.

"Sementara kami proses. Sudah masuk tahap telaah. Kalau sudah selesai kami pasti memberikan jawaban atas laporan teman-teman dari FAMS," ujarnya saat menemui para pengunjuk rasa.

Namun begitu kata Irwan, menangani kasus korupsi tidak semudah yang dipikirkan. Sebab banyak proses yang harus dilakukan, termasuk telaah dan klarifikasi.

"Jadi tidak serta merta teman-teman melapor lantas langsung kami jawab. Kasus korupsi itu harus menggunakan prinsip kehati-hatian. Harus benar-benar ada unsur tindak pidananya baru kemudian bisa ditindaklanjuti," pungkasnya.

 

Penulis : Kheky
Editor : Muh. Chaidir
#PEDOMANMEDIA #Hukrim Sulsel #Kejati Sulsel #Reses Fiktif #Anggota DPRD Bulukumba #FAMS
Berikan Komentar Anda
Epaper
Cover Epaper
Populer