Selasa, 21 September 2021 16:42

Terdakwa Kasus Penerbitan SHM Hutan Mapongka Tator Terancam 20 Tahun Penjara

Kasipenkum Kejati Sulsel Idil.
Kasipenkum Kejati Sulsel Idil.

Terdakwa Mendo Allorante Kepala Seksi Hak atas Tanah bersama-sama dengan rekannya Allo BSc Kepala Seksi Pengukuran Tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Tana Toraja didakwa dengan sejumlah pasal dan terancam hukuman penjara maksimal 20 tahun.

MAKASSAR, PEDOMANMEDIA - Kasus penerbitan sertifikat di atas lahan hutan produksi terbatas Mapongka, Tana Toraja akhirnya disidangkan.

Terdakwa Mendo Allorante Kepala Seksi Hak atas Tanah bersama-sama dengan rekannya Allo BSc Kepala Seksi Pengukuran Tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Tana Toraja didakwa dengan sejumlah pasal dan terancam hukuman penjara maksimal 20 tahun.

Kasi Penerangan Hukum Kejati Sulsel Idil saat dikonfirmasi membenarkan hal itu. Dimana kata Dia, terdakwa didakwa sejumlah pasal masing-masing pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Nomor 20 tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara.

Baca Juga

Subidair pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN no. 9 tahun 1999 serta pasal 3 Undang-undang Tipikor.

"Jaksa Penuntut Umum sudah mendakwa dengan pasal tersebut, sebab terdakwa diduga dengan sengaja menggunakan kewenangannya sebagai pejabat pertanahan untuk menerbitkan sertifikat hak milik (SHM) di dalam kawasan hutan produksi terbatas (HPT) Mapongka," ujar Idil, Selasa (21/9/2021)

Padahal seharusnya sesuai peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN No 9 Tahun 1999 sudah menyatakan bahwa dalam hal tanah dimohon merupakan tanah kawasan hutan, maka harus lebih dulu dilepaskan dari status kawasan hutan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hanya saja lanjut Idil dalam kasus ini terdakwa malah menggunakan kewenangan dan menerbitkan SHM di dalam Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) Mapongka dengan luas keseluruhan 240.010,28 M2.

"Akibatnya berdasarkan hasil audit kerugian negara oleh BPKP Sulsel, negara dirugikan hingga Rp9.592.034.841,23," pungkasnya.

Penulis : Muh. Chaidir
Editor : Jusrianto
#Kasus hutan Mapongka #Penerbitan SHM Tanah Hutan Mapongka #Kejati Sulsel
Berikan Komentar Anda
Epaper
Cover Epaper
Populer