Kamis, 25 November 2021 11:38

Suara Aktivis Soal 13 Tersangka Kasus RS Batua yang Belum Ditahan: 'Masuk Angin'

Ilustrasi (int)
Ilustrasi (int)

JPU Kejati harusnya menahan semua tersangka. Jangan ada tebang pilih perkara. Karena ini akan menimbulkan persepsi buruk di masyarakat.

MAKASSAR, PEDOMANMEDI - Para pegiat antikorupsi mulai bersuara keras terkait belum ditahannya 13 tersangka kasus dugaan korupsi Rumah Sakit (RS) Batua Makassar. Mereka menilai ini adalah peristiwa hukum yang tak biasa.

"Aneh sebenarnya karena 12 berkas tersangka telah dinyatakan lengkap oleh JPU Kejati Sulsel. Tapi belum satupun yang ditahan. Ini ada apa," ujar Direktur Lembaga Anti Korupsi Sulsel (Laksus) Muhammad Ansar, Kamis (25/11/2021).

Menurut Ansar, JPU Kejati harusnya menahan semua tersangka. Jangan ada tebang pilih perkara. Karena ini akan menimbulkan persepsi buruk di masyarakat.

Baca Juga

"Masyarakat bisa berspekulasi macam-macam. Bisa saja publik menduga aparat 'masuk angin' ketus Ansar.

Ia menyebutkan, banyak perkara korupsi yang kecil langsung dilakukan penahanan. Namun kasus besar seperti RS Batua tidak demikian. Hal tersebut menimbulkan tanda tanyak besar.

Lebih lanjut Ansar menuturkan korupsi termasuk tindak pidana khusus sehingga penanganannya pun harus diperlakukan khusus dengan tidak memberikan penangguhan penahanan. Tidak dilakukannya penahanannya bisa memunculkan stigma negatif dan bukan tidak mungkin kesan yang bisa saja muncul dari si tersangka sendiri bahwa ternyata proses hukum dalam upaya pemberantasan korupsi tidak terlalu menakutkan bagi mereka.

“Jadi saya sangat berharap kepada JPU Kejati Sulsel nantinya segera mengambil tindakan tegas dengan menahan para tersangka dalam kasus dugaan korupsi pembangunan Rumah Sakit Batua Makassar," bebernya.

Kasus dugaan korupsi pembangunan RS Batua Kota Makassar, memasuki babak baru. Berkas perkara 12 tersangka telah dinyatakan lengkap dan siap diajukan ke persidangan.

Masih tersisa satu berkas yang dinyatakan belum lengkap. Berkasnya telah dikembalikan jaksa ke penyidik Tipidkor Ditreskrimsus Polda Sulsel.

"Benar, sudah P21 (lengkap) terhadap 12 berkas perkara, satu kami kembalikan ke Penyidik Polda Sulsel," kata Kasi Penerangan dan Hukum Kejati Sulsel, Idil, saat dikonfirmasi via WhatsApp, Jumat (19/11/2021) sore.

Dia menerangkan, satu berkas yang dikembalikan ke penyidik Tipidkor Polda Sulsel lantaran masih dalam proses perampungan.

"Jadi ada kekurangan, baik secara materil maupun formilnya masih perlu untuk dilengkap, berkas perkara yang belum lengkap ini merupakan punya tersangka AIHS," ungkap Idil

Adapun 12 berkas perkara yang dinyatakan sudah lengkap itu, NA, SR, MA, FM, HS, MW, AS, MK, AEHS, DR, APR, dan RP.

Seperti diketahui, proyek pembangunan gedung RS Batua itu senilai Rp25,5 miliar. Bangunannya berlokasi di Jl Abd Dg Sirua, Kota Makassar. Proyek tersebut dikerjakan oleh PT Sultana Nugraha.

Dalam kasus ini kerugian negara yang ditimbulkan berdasarkan hasil perhitungan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI sebesar Rp22 miliar.

Rencananya proyek pembangunan Puskesmas Batua tersebut, akan dijadikan Rumah Sakit tipe C berlantai 5. Namun faktanya, hingga kini proyek konstruksi Rumah Sakit tersebut, tak juga kunjung rampung dikerjakan.

Dari kasus ini, Dirkrimsus Polda Sulsel pun akhirnya menetapkan 13 orang tersangka.

Para tersangka diantaranya:

1. Naisyah Tun Azikin (NA), Mantan Kadiskes Makassar Selaku KPA

2. Sri Rahmayani Malik (SR), PNS Pemkot Makassar Selaku PPK

3. Muh Alwi (MA), PNS Pemkot Makassar Selaku PPTK

4. Firman Marwan (FM), PNS Pemkot Makassar Selaku PPHP

5. Hamsaruddin (HS), Pokja ULP Makassar

6. Mediswaty (MW), Pokja ULP Makassar

7. Andi Sahar (AS), Pokja ULP Makassar

8.Andi Erwin Hatta Sulolipu (AEHS), Direktur PT Tri Mitra Sukses Sejahtera

9. Muhammad Kadafi Marikar (MK), Direktur PT Sultana Nugraha

10. Andi Ilham Hatta Sulolipu (AIHS), Kuasa Direktur PT Sultana Nugraha

11. Anjas Prasetya Runtulalo (APR) konsultan pengawas CV Sukma Lestari

12. Dantje Runtulalo (DR), konsultan pengawas CV Sukma Lestari

13. Ruspiyanto (RP) Inspektur Pengawasan CV Sukma Lestari

 

Editor : Muh. Syakir
#Kasus RS Batua #Kejati Sulsel #Direktur Laksus
Berikan Komentar Anda